Tim 9 PHDI Lakukan Kajian Teologis Reklamasi Teluk Benoa, Hasilnya Diserahkan ke Sabdha Pandita


(Foto: tribunnews.com, Tim 9 PHDI (Parisadah Hindu Dharma Indonesia) Pusat melakukan kajian mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa)

Denpasar - Tim 9 Sabha Pandita PHDI akhirnya merampungkan kajian terkait kawasan Teluk Benoa. Namun, hasil kajian itu tidak serta merta diungkap kepada publik. Tim 9 PHDI akan menyerahkan terlebih dahulu kepada Sabha Pandita. "Jadi mungkin hari ini (kemarin red) bisa kecewa karena kami idak mengekspos apa keputusan Tim karena bukan kewenangan kami. Itu adalah kewenangan Sabha Pandita," ujar Ketua Tim Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda. Penegasan itu disampaikan usai pertemuan di Gedung Pascasarna IHDN Denpasar.

Pertemuan ini dihadiri 7 dari 9 sulinggih anggota Tim 9 PHDI. Adapun sulinggih yang hadir; Ida Acharya Agni Yogananda, Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Ramana Putra, Ida Mpu Jaya Sattwikananda, Ida Rsi Agni Jaya Mukti, Ida Mpu Jaya Prema Ananda dan Ida Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba. Sementara dua sulinggih lainnya yakni Wakil Ketua, Ida Mpu Daksa Yaksa Manuaba dan Ida Pedanda Panji Sogata tidak hadir sejak awal pertemuan Tim 9.

Ida Mpu menambahkan, pihaknya sudah membuat surat untuk segera dikirim ke Sabha Pandita khususnya Dharma Adhyaksa PHDI. Isi surat pada intinya agar Dharma Adhyaksa segera menggelar Pesamuhan Sabha Pandita. Pada pesamuhan itulah hasil kajian baru bisa disampaikan secara luas. Kemungkinan besar Pesamuhan digelar di Bali setelah hari raya Nyepi. "Sabha Panditalah sebenarnya yang akan menentukan apakah kajian kami diterima. Tetapi secara representatif karena kami ada berdasarkan keputusan Sabha Pandita kemarin, kami tahu era demokrasi saat ini, silakan mau disempurnakan, mau dikurangi," jelasnya.

Ida Mpu menegaskan, hasil kajian Tim 9 PHDI hanya menyangkut pada aspek teologis mengenai kawasan Teluk Benoa. Kendati secara spesifik, masalah Teluk Benoa sejatinya terkait lima hal yakni teologis, politis, ideologis, teknis, dan dampak. Aspek teologis yang dikaji menyangkut tattwa, bhisama, serta terkait dengan bagaimana daerah itu disebut suci. Pasalnya, dalam teori-teori, ada suci yang bersifat murni dan memang tidak ternoda, ada pula suci melalui proses penyucian.

"Kami telah membuat norma atau filosofi hukum norma agama yang disebut dengan bhisama. Kalau apa-apa saja bertentangan dengan bhisama, tentu kami akan tolak. Kami juga ingin tahu sejauh mana pemerintah telah merespons apa yang menjadi produk Parisada tahun 94 tentang Bhisama Kesucian Pura. Ternyata sudah ditindaklanjuti dengan RTRW, demikian juga Undang-undang Peraturan Arahan Zonasi," ujarnya.

Kata Ida Mpu, ingin mengembalikan lembaga Parisada sesuai dengan tupoksinya di wilayah teologi, sehingga keputusan-keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan jangan seolah-olah membela salah satu pihak. "Jadi inilah kerja yang kami lakukan, maka dari itu kami lambat tetapi sebenarnya tidak terlambat karena kami diberikan waktu sampai 3 Maret karena Surat Keputusan (Tim 9) baru terbentuk 3 Desember," paparnya.

Kinerja yang terkesan lambat, imbuh Ida Mpu, juga lantaran pihaknya harus melakukan investigasi dan pengumpulan data. Mencari data di saat situasi "panas" dikatakan tidak mudah karena banyak juga yang curiga dengan posisi sulinggih. Hal itu menyebabkan Tim 9 tidak bisa langsung masuk ke institusi yang harus dimintai keterangan atau melakukan audiensi.

"Sehingga kami mandek bekerja satu bulan karena tidak tembus-tembus, tidak ada restu kami untuk ketemu. Tapi syukur kami jelaskan bahwa kami ini bersifat netral, kami akan melihat duduk persoalannya, kami sebenarnya harus baik pada yang pro, harus baik pada yang kontra. Apalagi posisi kami ada di tengah-tengah walaupun kami sadari bersama, setiap yang punya kepentingan ini menarik kami ke wilayahnya mereka masing-masing," jelasnya.

Sumber: tribunnews.com dan Koran Bali Post, Rabu Wage 24 Februari 2016