Pasraman Antara 'Educational dan Political'

Pasraman adalah lembaga pendidikan Hindu. Oleh karena itu, perbincangan tentang pasraman idealnya diarahkan untuk mengupas persoalan-persoalan seputar pendidikan agama dan keagamaan Hindu. Sistem pendidikan pasraman sepatutunya menjadi materi pembahasan yang perlu dieksplorasi secara luas dan mendalam. Walaupun dalam realitas empirik, umat Hindu masih meraba-raba sistem pendidikan pasraman yang benar-benar sesuai dengan struktur dan kultur masyarakatnya. Ringkasnya, perlu perjuangan panjang untuk mewujudkan kondisi ideal pasraman yang mampu memenuhi ekspektasi dan harapan umat Hindu dalam peningkatan kualitas keagamaannya.

Perjuangan ini semakin berat, tatkala pembangunan pasraman bersinggungan erat dengan persoalan-persoalan politik. Baik secara ideal maupun praktis, politik merupakan kekuatan yang pada titik tertentu menjadi penentu berhasil tidaknya sebuah sistem dalam berbagai aspek kehidupan. Teks politik Hindu kuno seperti Santiparwa, juga secara tegas menyatakan bahwa segalanya tergantung dan terikat pada politik, bahkan Weda dan semua aturan hidup akan musnah tanpa politik. Sebaiknya, ungkapan ini tidak dianggap tendensius karena pada kenyatanya memang politiklah yang mengatur tertib hidup bermasyarakat.

Menyoal keberadaan pasraman antara edukasional dan politikal, kiranya dapat diawali dengan memisahkan keduanya, melihat kesaling-hubungan antara keduanya, serta mengurai kembali simpul-simpul kekuasaan yang beroperasi di dalamnya. Dengan cara ini, pasraman akan menemukan posisi hakikinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umat Hindu. Pentingnya memahami pemosisian (positioning) pasraman di antara pendidikan dan politik terutama untuk membangun medan refleksivitas dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan pasraman, kini dan nanti.

Dalam konteks pendidikan, keberadaan pasraman diharapkan dapat memenuhi kebutuhan umat Hindu dalam peningkatan sraddha dan bhakti melalui sistem pendidikan yang terencana, berpola, dan berkelanjutan. Sistem pendidikan pasraman mencakup dasar, mekanisme, dan tujuan yang sejalan dengan idealisme pendidikan Hindu, yakni membangun generasi suputra. Berkenaan dengan itu, Kakawin Nitisastra menjelaskan karakter suputra adalah sadhu (religius dan bermoral) dan gunawan (cerdas dan berguna). Artinya, pendidikan di pasraman bertujuan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku generasi Hindu sehingga menjadi insan yang religius, berkepribadian luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berguna bagi lingkungan.

Dengan demikian, pembentukan karakter suputra dalam diri peserta didik harus menjadi dasar sekaligus tujuan dalam sistem pendidikan di pasraman. Dasar dan tujuan inilah yang selanjutnya perlu dijabarkan dalam mekanisme pendidikan di pasraman sebagai lembaga edukasi dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan secara utuh dan padu.

Walaupun demikian, tujuan ideal tersebut tidak selalu mudah diwujudkan karena pada tataran politik, justru pendidikan agama dan keagamaan Hindu belum mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah. Marjinalisasi pendidikan Hindu menjadi persoalan klasik yang tidak dipungkiri berimplikasi luas terhadap terjadinya minoritisasi dan kerap berujung pada situasi yang kurang menyenangkan, seperti konversi agama. Memang, regulasi pemerintah dalam bidang pendidikan agama memberikan peluang bagi umat Hindu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan agama yang sama dengan umat beragama lain, tetapi pada kenyataanya masih terjadi perlakuan yang berbeda pada taraf implementasi kebijakan. Salah satu misalnya, kebijakan dalam pengangkatan guru agama terkesan lebih menguntungkan kelompok mayoritas.

Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pasraman sebagai lembaga pendidikan ideal bagi umat Hindu belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan politik nasional. Keberpihakan pemerintah pada kelompok mayoritas dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan diperparah dengan masih rendahnya kesadaran umat Hindu untuk membangun pasraman secara mandiri sehingga pendidikan Hindu pun semakin termarjinalkan. Oleh karena itu, reposisipasraman dalam konteks pendidikan dan politik secara strategis perlu segera diupayakan. Pada satu sisi, pasraman harus tetap berada pada posisi utamanya sebagai wadah pendidikan agama dan keagamaan umat Hindu, tetapi juga pada sisi lain pasraman penting diposisikan sebagai strategi umat Hindu untuk mengatasi problematika pendidikan Hindu selama ini.

Terbitnya Peraturan Menteri Agama No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Hindu tentunya menjadi angin segar bagi umat Hindu untuk segera melakukan reposisi pasraman. Regulasi ini memberikan peluang bagi umat Hindu untuk mendirikan pasraman formal dari tingkat pendidikan usia dini (Pratama Widya Pasraman) hingga pendidikan tinggi (Maha Widya Pasraman). Walaupun demikian, regulasi ini ternyata juga masih menyisakan sejumlah catatan antara lain: Apakah kedudukan pasraman formal ini setara dengan sekolah-sekolah keagamaan yang lain, misalnya madrasah dalam Islam? Apakah lulusan pasraman dapat melanjutkan di sekolah atau perguruan tinggi umum setelah tamat dari satu tingkat satuan pendidikan?

Tampaknya, pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan keraguan pada sebagian umat Hindu sehingga antusiasme untuk mendirikan pasraman formal terlihat kurang begitu menggembirakan. Terlebih lagi bahwa untuk mendirikan pasraman tersebut pihak pengelola harus secara mandiri menyediakan berbagai unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses pendidikan, antara lain: sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan, kurikulum, bahan ajar, serta manajemen yang transparan dan akuntabel. Artinya, masih ada banyak hal yang perlu dipersiapkan umat Hindu untuk menyikapi regulasi negara tersebut dan tentunya ini memerlukan perjuangan jangka panjang yang perlu direncanakan secara cermat, terarah, dan berkesinambungan.

Terlepas dari berbagai persoalan tersebut, sekecil apapun peluang yang diberikan pemerintah terkait dengan pasraman hendaknya tetap harus disikapi secara serius dan sungguh-sungguh oleh umat Hindu. Konsekuensi logisnya bahwa keberadaan pasraman, baik formal maupun nonformal pasti bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Hindu. Terlebih lagi dalam situasi dimana pendidikan Hindu masih belum sesuai dengan ekpektasi dan kebutuhan umat Hindu. Untuk itu, simpul-simpul kekuasaan umat Hindu perlu digerakkan dalam rangka membangun kapasitas keagenan yang mampu menggerakkan semua lini agar keberadaan pasraman benar-benar mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan pendidikan Hindu yang hingga kini belum terurai.

Partisipasi umat umat Hindu dan lembaga keagamaan Hindu, baik dalam kapasitas struktur maupun keagenannya perlu ditingkatkan terus-menerus terutama untuk mengawal reformasi pendidikan Hindu. Kapasitas keagenan umat Hindu dapat dibangun melalui peningkatan kesadaran internal bahwa pasraman adalah media jnanadana (persembahan pengetahuan) dan karma-bhakti (pelayanan tanpa pamrih) sehingga seluruh tindakan untuk membangun pasraman menjadi implementasi nyata dari prinsip swadharma. Kesadaran ini akan meminimalisasi 'ketakutan' politikal bahwa, dengan atau tanpa dukungan pemerintah, pasraman harus tetap eksis untuk meningkatkan sumber daya manusia Hindu. Di pihak lain, lembaga-lembaga keagamaan Hindu dengan struktur dan kapasitas keagenannya harus terus melakukan upaya komunikasi dan negosiasi kekuasaan sehingga persoalan-persoalan yang tekait dengan keberadaan pasraman dapat diselesaikan.

Membangun generasi Hindu yang suputra hendaknya menjadi panggilan rohani bagi setiap umat Hindu sehingga pasraman benar-benar menjadi arena transformasi kesadaran kehinduan dan pembentukan sumber daya manusia Hindu yang handal menuju masa depan yang lebih baik. Melalui pengelolaan pendidikan yang tertata dengan baik, serta dukungan politik dari pemerintah, niscaya pasraman akan mencetak generasi Hindu yang memiliki kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual. Rahayu!!!

Oleh: Nanang Sutrisno
Source: Majalah Wartam/edisi 23/Januari/2017