Badan Hukum Parisada

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 101.AH.01.07.Tahun.2012

Tentang

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca: Surat permohonan dari Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Nomor 05/v/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta perkumpulan (Selengkapnya)

================================================================================================

Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-101.AH.01.07.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Membaca: Surat permohonan dari Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Nomor 05/v/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta perkumpulan (Selengkapnya)

=================================================================================================

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (Selengkapnya)

=================================================================================================

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
NOMOR : 01-00-00/0067/D.III.4/III/2012

Memperhatikan Undang-undang Nomor  8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 5 Tahun 1986; dan surat permohonan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 51/Parisada P/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, Perihal Permohonan Perpanjang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar, (Selengkapnya)

=================================================================================================

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONEISA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor : 220/1918/POLPUM                                                                                                             Jakarta, 3 Mei 2016
Sifat : Biasa                                                                                                                                   Kepada Yth.
Lampiran: -                                                                                                                                    Sdr. Ir. Ketut Parwata
Perihal: Tanggapan Surat                                                                                                            

Sehubungan dengan surat Saudara dengan nomor : 416/Parisada P/IV/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Perpanjangan SKT, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia telah disahkan sebagai badan hukum perkumpulan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-101.AH.01.07.Tahun 2012;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 15 disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan badan hukum yang telah memperoleh status badan hukum tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT); (Selengkapnya)

=================================================================================================