Tokoh Lintas Agama Kompak Serukan Umat Tolak Revisi UU KPK


(Foto: Tokoh Lintas Agama Serukan Umat Tolak Revisi UU KPK)

Jakarta - Penolakan terhadap revisi UU nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Tak hanya kalangan akademisi dan aktivis antikorupsi, penolakan terhadap RUU yang dinilai bakal melumpuhkan KPK juga diserukan para tokoh lintas agama.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019), sejumlah lembaga keumatan yang terdiri dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU),

KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Mataki), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) menyerukan kepada umat masing-masing untuk menolak revisi UU KPK dan terus menyuarakan serta mengadang pelemahan pemberantasan korupsi di dalamnya pelemahan KPK. Hal ini karena korupsi adalah akar pemiskinan dan merenggut hak-hak warga masyarakat secara umum.

"Kami menyerukan pada umat bahwa Revisi UU KPK ini harus ditolak dan harus digaungkan. Kita mengimbau umat Islam khusus Nadhiyin agar menggaungkan menolak revisi UU KPK," kata Ubaidillah dari Lakpesdam PBNU, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Hal senada dikatakan Romo Heri Wibowo dari KWI. Romo Heri menyerukan umat Katolik agar terus bergerak mendukung KPK. "Justru umat bergerak duluan. Rakyat mendukung KPK menolak revisi UU KPK yang akan melemahkan instutusi KPK," tegas Ubaidillah.

Yanto Jaya dari PHDI meyakini seluruh masyarakat tidak ingin adanya upaya-upaya yang melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "KPK harus lebih baik ke depannya. Kami mendukung KPK menolak UU KPK," kata Yanto Jaya.

Pernyataan serupa disampaikan Peter Lesmana dari Matakin. Dikatakan, umat Konghucu menentang adanya upaya pelemahan terhadap KPK. "Bahwa kita semua tahu. Kami dari umat Konghucu Indonesia mengimbau untuk senantiasa mendukung KPK menolak revisi UU yang melemahkan KPK," sebut Peter Lesmana.

Sementara Suhadi dari Walubi mengimbau semua umat beragama di Indonesia untuk senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menolak upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

"Tampil rukun bersatu, insan-insan yang punya integritas untuk mendukung upaya-upaya yang baik menuju pencapaian bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Peter Lesmana.

Selain menyerukan kepada masyarakat, dalam pernyataan sikap ini, para tokoh dari sejumlah lembaga keumatan tersebut juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mendukung tindakan-tindakan pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pelemahan KPK.

Untuk itu, para tokoh lintas agama mendesak Presiden tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR sebagai tindak lanjut pembentukan RUU Revisi KPK, sehingga pembahasannya akan terhenti. Para tokoh lintas agama ini juga mendesak DPR untuk berhenti melakukan tindakan yang mendukung pelemahan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya pelemahan KPK.

"Pernyataan sikap dan desakan ini kami landaskan di atas nilai-nilai keagamaan yang kami yakini. Semoga seruan ini makin memperkuat perjuangan kita bersama dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Semoga Tuhan, Pencipta dan Pemelihara kehidupan, menaungi upaya baik kita semua," kata Pendeta Penrad Siagian dari Paritas Institute.

Source: https://www.beritasatu.com