Tantangan di Tengah Kompleksnya Masalah Umat Hindu


(Foto: dari kiri ke kanan - Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana, Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba, dan Sekretaris Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Ir. I Ketut Parwata)

Denpasar - Berdasarkan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Surabaya, Jawa Timur, pada Oktober 2016 silam, Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana terpilih sebagai Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat. Ia duduk mendampingi Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Harian dan Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba sebagi Dharma Adhyaksa.

Bersama 55 anggotanya, I Nengah Dana yang terlahir di Panaraga 15 Maret 1949 itu pun melaksanakan fungsinya untuk memberi masukan dan melakukan kajian kepada Pengurus Harian dan Sabha Pandita PHDI Pusat sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tagga (ART). Beberapa kajian telah ditelurkan, termasuk beberapa yang dirumuskan dalam Pesamuhan Sabha Pandita di Denpasar pada tahun 2017.

Memimpin satu dari tiga organ terpenting dalam wadah yang menaungi umat Hindu se-Indonesia bukanlah perkara mudah. Setelah terpilih, tokoh Hindu yang saat ini juga aktif sebagai pembicara di sejumlah kegiatan umat itu mengaku banyak menemui tantangan.

Tantangan tersebut berakar dari permasalahan umat yang juga dirasa semakin kompleks, mulai dari masalah klasik terkait benturan adat dan tradisi, hingga tantangan ekonomi, sosial, peningkatan mutu sumber daya manusia, dan masih banyak lagi.

"Tantangan Sabha Walaka itu banyak. Jangankan umat, bahkan tokoh (Hindu) saja, tidak tahu kebijakan yang sudah dikeluarkan dan dijalankan oleh kita. Namun, ketika ada masalah di umat, kita yang pertama dipertanyakan, padahal sudah ada," kata I Nengah Dana menjelang Pesamuhan Sabha Walaka, di Hotel Nikki Denpasar, 2 Agustus 2018.

Sebagaimana yang dialami beberapa waktu lalu. Ketika ada wisatawan yang menaiki Padmasana di Besakih dan juga palinggih di sebuah Pura, masyarakat sudah ribut. Dalam kondisi tersebut, kinerja PHDI sebagai wadah umat Hindu seakan dipertanyakan keseriusannya. Padahal, katanya, kebijakan-kebijakan soal memasuki tempat suci sudah dibuat jauh bertahun-tahun sebelum masalah tersebut mengemuka dan seharusnya telah dilaksanakan oleh pemangku komunitas masyarakat terkecil, misalnya di desa Pakraman.

"Padahal orang-orang kita yang tidak melakukan itu, padahal kebijakan sudah ada. Tetapi, kembali lagi terkesan menyalahkan PHDI, menyatakan Parisada yang tidak optimal. Padahal PHDI organ kebijakan dan sudah melakukan fungsinya, terus organ-organ seperti di banjar, ormas keagamaan, desa pakraman, kan mereka sebagai pelaksana, bukan PHDI," ujarnya.

Dengan adanya tantangan semacam itu, pihaknya pun berupaya dengan sabar memberikan berbagai penjelasan kepada umat soal kebijakan, posisi, dan wewenang PHDI dalam tatanan keagamaan. Khusus di Sabha Walaka pihaknya secara aktif tetap memberikan masukan solusi-solusi ke depan kepada Pengurus Harian PHDI Pusat.

"Tantangan lain yang kita terima, seperti laporan tentang perilaku-perilaku menyimpang, masalah adat yang ribet itu. Rata-rata mereka memberikan keluhan kepada kita, dan kita sebagai wadah umat harus siap memberikan jawaban dengan dasar hukum yang tepat agar dia bisa yakin," katanya.

Perselisihan antar komunitas dan tradisi Hindu antar suku yang berjalan di Nusantara juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi Sabha Walaka PHDI Pusat. Dikatakannya, masalah-masalah semacam itu, khusunya dibidang ritual masih banyak ditemui. Hal tersebut harus ditangani secara pelan-pelan dan berkelanjutan, tidak bisa ditangani sekali langsung selesai.

Sebagai kasus yang terjadi di salah satu pelosok Indonesia. Ia mengaku hampir tiga tahun memberi pemahaman kepada masyarakat setempat agar pelaksanaan kehidupan beragamanya bisa berjalan secara rapih. "Tujuan kita mempertemukan bahwa kita orang Indonesia, orang Hindu yang memiliki cara berbeda yang sebenarnya bersumber pada Weda Sruti dan Smerti. Tradisi Bali misalnya, lontar-lontar itu jika kita cari nyambungnya juga ke sana, jadi tidak beda. Dengan cara-cara itulah kita lakukan pendekatan, sehingga terlahir kebijakan merangkul keberagaman Hindu Nusantara, kan di Bali punya tradisi sendiri, begitu juga di Batak, Kaharingan," jelas tokoh Hindu yang telah lama aktif di PHDI.

Ia percaya, kebhinekaan adalah sebuah keniscayaan. Sehingga untuk mencapainya perlu kesamaan visi. "Jadi tattwa dan susila perlu disamakan, upacaranya silahkan berkembang sesuai dengan daerahnya. Itu yang kita berikan pemahaman, agar bisa mengakomodir kebhinekaan yang ada," katanya.

Kajian Sabha Walaka untuk Kemajuan Hindu
Selama menjabat sebagai Ketua Sabha Walaka sejak Oktober 2016 silam, I Nengah Dana beserta anggota Sabha Walaka PHDI Pusat lainnya telah melakukan sejumlah kajian yang kemudian telah diteruskan kepada Sabha Pandita dan Pengurus Harian. Pada tahun 2017, Sabha Walaka menghasilkan enam kajian, meliputi: penggalian Nilai-nilai Pancasila dalam agama Hindu, rencana Pembangunan Pura Jagatnatha Nusantara, Penerapan Budaya Keagamaan Hindu di Nusantara, kajian Yajna Sattwika, kajian Dharma Dana Nasional, dan Gerakan Ekonomi Hindu 2050.

Kajian pertama merupakan upaya menegaskan bahwa ajara Hindu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan dasar tersebut, tidak ada alasan bagi umat Hindu untuk tidak berkontribusi terhadap negara. Penggalian nilai-nilai Pancasila dalam Hindu (Veda) adalah upaya menyeimbangkan antara dharma negara dan dharma agama.

"Keputusan kita terkait rencana pembangunan Pura Jagatnatha Nusantara adalah sebagai upaya pengemban sumber daya manusia Hindu. Nanti akan dilengkapi dengan darmasala dan pasraman untuk mengakomodasi semua nilai multikultural dan kebiasaan budaya keagamaan di Nusantara. Hasilnya kita harapkan bisa menggugah, menyadarkan kita sebagai orang Indonesia," jelasnya.

Kajian penerapan budaya keagamaan di Nusantara adalah upaya memperkenalkan berbagai kearifan lokal dan tradisi Hindu yang berlangsung di Nusantara dan dirasakan sebagai milik daerah dan komunitas. Kajian ini mengedepankan bahwa Veda sejatinya memiliki konsep multikulturalisme yang kental, yang memungkinkannya berkembang di berbagai geografis.

Ajaran Hindu (Sanatana Dharma) ibarat air yang mengalir dari pegunungan. Ia melewati berbagai aliran, sehingga menjelma menjadi danau, oase, atau bahkan air terjun. Namun, meski berbeda cara, metode, dan bentuknya intinya tetap sama. Unsur pembentuk air yang berada di hulu dan hilir tetaplah sama.

Dalam upaya menyatukan Hindu di Nusantara pihaknya berkaca sumber hukum Hindu, yang terdiri dari Sruti (Veda sabda), Smerti (Dharmasastra), Sila (tingkah laku para suci), Sadacara (tradisi Hindu), dan Atmanastuti. Sadacara yang berkembang secara beragam dinilai sebagai bagian dari perbedaan garis parampara (garis perguruan). "Budaya (sadacara) ini yang harus di-clear-kan dulu dalam satu event, dalam atmanastusti. Konsep berpikirnya dengan dharma sidhiarta, iksa, sakti, desa, kala, tattwa," ucapnya.

Keputusan keempat terkait dengan Yajna Sattwika. Dikatakannya, Sabha Walaka merasa perlu memberikan konsep terkait yajna sattwika, yakni sebuah yajna yang dinilai dari ketulusan persembahan itu, terkait dengan rasa bhakti, dan tidak boleh jor-joran. Kajian terkiat yajna sattwika juga menekankan pentinya prinsip ahimsa dalam pelaksanaan yajna, sehingga tidak ada kesan yajna Hindu menyakiti kurbannya.

"Kajian Dharma Dana Nasional pada dasarnya adalah penegasan terhadap lembaga yang telah dibentuk dari 2005 itu sebagai tindak lanjut dari Bhisama Dana Punia tahun 2002. Kami berpikir secara organisasi harus dibentuk, nanti semoga terwujud gerakan sebagaimana gerakan zakat saudara kita umat Muslim. Nanti kita gunakan untuk kesejahteraan umat, seperti untuk mensubsidi kesehatan dan asuransi pandita, dan mem-back-up sekolah Hindu," papar I Nengah Dana.

Terakhir dalam Pesamuhan Sabha Walaka juga dikaji soal Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (2050). Semua umat diharapkan bisa berpartisipasi dalam gerakan yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk koperasi, saham, maupun perusahaan. Tujuannya dapat memberikan efek kesejahteraan terhadap umat di pelosok negeri.

"Dalam pesamuhan kali ini kita juga akan kaji berbagai masalah yang masuk untuk kita teruskan kepada Sabha Pandita, untuk kemudia dibahas lagi. Pertama terkait pengamalan Yoga, kemudian adat-istiadat dan budaya Hindu di Nusantara, tata cara masuk Pura, radikalisme, LGBT, hukuman mati, dan bayi tabung," pungkasnya.

Source: Koran Post Bali, Jumat 3 Agustus 2018