Sosialisasi Program PHDI di Denpasar Sampaikan Soal "Manak Salah" Hingga Pendirian Pasraman

Denpasar - Selama ini banyak masyarakat yang belum paham apa itu program-program yang dirancang oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali. Sebagai bentuk pengejawantahan dari berbagai kegiatan yang dilakukan, PHDI Bali pimpinan Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana keliling Bali untuk menyosialisasikan program-program PHDI. Selasa (27/9) kemarin, sosialisasi program PHDI Bali dilakukan di Denpasar. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Wali Kota Denpasar, Bandesa Adat Desa Pakraman, pihak LPD, Majelis Madya dan sejumlah elemen adat lainnya.

Ketua PHDI Provinsi Bali Prof. Sudiana mengatakan, sosialisasi di Denpasar mengambil tema "Nyikiang Pekayun lan Laksana Sajroning Ngawerdiang Agama Hindu Adat Miwah Budaya Bali". Dikatakan, program yang penting disosialisasikan ini pertama adalah pembuatan pasraman. Dia berharap setiap desa pakraman diminta dan didorong membuat pasraman formal. Selama ini, katanya, pasraman yang dilakukan desa pakraman untuk mendidik anak-anak dan memberikan pengeta-huan pada desa pekraman itu hanya pasraman kilat.

"Kita ingin sekali untuk mewujud'nyatakan Pera-turan Menteri Agama No-mor 56 Tahun 2014, di mana diuraikan pendidikan itu di pasraman," ujar Sudiana.

Untuk mendorong sosialisasi yang dihadiri desa pakraman, diharapkan ke depannya seluruh bandesa dengan berkoordinasi dengan LPD dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam dua bulan ini banyak muncul pasraman-pasraman formal, yakni pendidikan yang bernuansa Hindu. Saat ini, kata Sudiana, pasraman yang formal belum ada.

"Kalau nonformal banyak, itu pun belum maksimal," katanya seraya berharap ke depannya pasraman ini ditingkatkan menjadi formal, sehingga masyarakat Hindu memahami agama, adat, budaya dan nanti bisa dijadikan soko gurunya pariwisata dan penghasilan masyarakat Bali.

Kedua adalah menyosialisasikan soal manak salah. Hingga saat ini masih ada adat yang mengungsikan warganya yang manak salah atau beranak salah atau beranak sekelamin (laki perempuan atau kembar bunting).

Berdasarkan Keputusan DPRD Bali No.10/DPRD tanggal 12 Juli 1953, memutuskan menetapkan pesuaran penghapusan adat yang disebut manak salah atau bunting. Dahulu, bahkan ada masih berlaku sampai saat ini, jika ada manak salah mereka diungsikan ke tegalan, ujung desa, pesisir sungai dan lain-nya. "Ini sebenarnya masih menjadi perdebatan di Parisada. Tetapi, berdasarkan putusan DPRD itu, pengungsian manak salah tidak lagi diungsikan. Ini sudah dihapus. Dan Parisada mengatakan ini tidak boleh dilakukan," tegas Sudiana.

Nanti, keputusan ini bisa langsung disampaikan bandesa ke karmanya (warganya) bahwa putusan ini harus dijalankan. Jangan lagi ada manak salah diungsikan. Diakui di beberapa desa masih berlaku hukum pengasingan manak salah itu.

Ketiga yang disosialisasikan adalah radius kesucian pura. Soal bhisama kesucian pura dirasa sangat penting untuk melindungi kesucian pura agar tidak tercemar oleh hal-hal yang membuat tidak nyaman. "Misalnya tidak boleh ada kafe di sebelah pura. Diskotek di sebelah pura. Jika sembahyang malam bisa terganggu itu," ujar Sudiana.

Lantas, seberapa mestinya radius kesucian pura? Sudiana mengatakan, jika berkaca dari Perda 16 Tahun 2009, khayangan tiga itu apanyengker dua meter kalau tidak bertingkat. Kalau dang khayangan, dua kilometer. Tetapi dibagi lagi. "Ada mahawana, tapawana dan sriwana. Kalau khyangan jagat, lima kilometer. Dan dalam terjemahan apanimpug, apaneleng dan apanyengker, itu ada dua meter, 25 meter (apanimpug) dan 2-3 kilometer (apaneleng orang normal)," paparnya.

Source: Koran Bali Post, Rabu Umanis, 28 September 2016