Rapat Sabha Walaka di Amaris Hotel Pancoran

Jakarta – Pada Sabtu, 9 September 2017, Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat menyelenggarakan Rapat Sabha Walaka di hotel Amaris, Pancoran, Jakarta. Rapat Sabha Walaka yang dibuka Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba serta dihadiri Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dilaksanakan selama dua hari yaitu 9 - 10 September 2017.

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia bahwa Rapat Sabha Walaka dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan. Rapat tersebut dilakukan dalam rangka menyiapkan bahan-bahan kajian atau rekomendasi untuk dibahas oleh Sabha Pandita dalam Pesamuhan Sabha Pandita yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 September 2017 di Denpasar, Bali.

Ketua Sabha Walaka Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana, S.Ag dalam pengantarnya menyampaikan bahwa pada bulan Maret lalu sudah dilakukan beberapa kali rapat pimpinan untuk menyusun Program Kerja. Nengah Dana mengatakan, sesuai fungsinya Sabha Walaka memiliki dua tugas yaitu menyiapkan bahan kajian untuk bahan Pesamuhan Sabha Pandita dan membuat kajian serta memberikan saran kepada Pengurus Harian.

“Melaksanakan desiminasi keputusan-keputusan maupun Bhisama Sabha Pandita dan produk-pruduk kebijakan yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia” ujarnya.

Nengah Dana menambahkan di dalam Anggaran Rumah Tangga tugas Sabha Walaka hanya satu yaitu menyiapkan bahan dan mendampingi Sabha Pandita. Menurutnya, hal ini tidak perlu dipermasalahkan. “Kalau kita mau rajin yang lebih banyak kita ambil. Kalau mau malas ya sesuai Anggaran Rumah Tangga saja. Kita tinggal pilih,” ucapnya.

Ia menyampaikan terimakasih kepada tim yang telah menyiapkan bahan-bahan materi meski ditengah kesibukan yang ada. Materi yang ada, kata Nengah Dana, akan disempurnakan dalam pembahasan komisi, sehingga nantinya ketika dibahas dalam Pesamuhan Sabha Pandita, tidak ada kesulitan bagi Sabha Pandita dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Harian Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dalam sambutannya mengatakan sepanjang perjalanan dirinya bertemu dengan umat secara lansung, hal yang paling sering menjadi bahan perbincangan yaitu masalah ritual upakara yang sangat mahal. Menurut, Wisnu Bawa Tenaya, dalam rapat Sabha Walaka ini perlu dicarikan solusi soal itu. “Saya selalu katakana bahwa Hindu tidak mahal. Terkait juga masalah materi yaitu dana. Pan dana itu. Yang selalu menjadi masalah kita. Perlu ada solusi,” ujarnya.

Wisnu Bawa Tenaya juga mengatakan, kita perlu melakukan sinergi dengan umat kita yang memiliki posisi strategis baik dipemerintahan maupun diinstansi-instasi. “Lebih sering kita bertatap muka dan bersimakrama dengan mereka sehingga masalah (dana red) ini bisa menemukan titik terang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wisnu Bawa Tenaya, menyampaikan perlu diterbitkan bhisama dan perlu adanya kajian terkait bhisama-bhisama yang sudah ada sebelumnya. “Perlu adanya bhisama-bhisama, mungkin kalau bhisama yang lalu masih dapat diterapkan atau perlu dilakukan kajian silahkan,” ujarnya.

Mantan Pangdam IX Udayana itu juga menyampaikan bahwa perlu disiapkan kader-kader pendharmavacana dengan melibatkan para purnawirawan serta pensiunan yang tersebar di suluruh wilayah Nusantara. “Menyiapkan para pendharmavacana ini penting. Mungkin kita perlu melibatkan para purnawirawan ataupun pensiunan yang di mana pun beliau-beliau berada agar turut terlibat. Baik beliau memberikan dharmavacana ataupun dharmatula” jelasnya.

Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba dalam arahannya menyampaikan bahwa pada hakekatnya suatu organisasi bisa berjalan sesuai dengan ajaran agama Hindu harus berpedoman pada dharma, artha, dan kama. “Dharma adalah tujuan mulia. Kama itu adalah motivasi kita untuk mencapai tujuan. Tapi dana (artha) tidak dapat kita kesampingkan,” ujarnya.

Ida Pedanda mengatakan, perlu adanya terobosan-terobosan baru yang harus dilakukan untuk mengatasi problem dana tersebut. Ida Pedanda mencontohkan salah satu terobosan yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan aspek Pariwisata.

“Kita perlu merapatkan barisan dan saling berkerjasama dengan tokoh-tokoh keumatan (spiritual rohaniawan) maupun tokoh-tokoh politik. Demi keberlanjutan kita bersama memelihara keumatan ke depan. Sehingga tidak selalu kita dipusingkan oleh Dana,” jelasnya.

Dharma Adhyaksa menambahkan, bila berbicara ke dalam aspek Pariwisata, agama Hindu sejatinya memiliki daya tarik tersendiri. “Hal ini bisa dimanfaatkan dan kita kelola dengan baik sehingga dapat menarik para wisatawan dari seluruh manca negara” pungkasnya.

Dalam pembahasan materi kajian pada Rapat Sabha Walaka dibagi menjadi tiga komisi yaitu Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Komisi A membahas materi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Ajaran Hindu dan Pembangunan Pura Agung Jagadnatha Nusantara. Komisi B membahas materi kajian tentang Penguatan Implementasi Dharma Dana dan Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) 2050. Sementara, Komisi C membahas materi kajian tentang Yajnya Sattvika dan Penerapan Budaya Keagamaan Hindu Nusantara.

Proses sidang komisi berjalan dengan dinamis dan lancar dengan adanya berbagai masukan-masukan yang disampaikan para perserta. Keesokkan harinya dilakukan sidang pleno guna membahas lebih dalam dan selanjutnya dijadikan sebagai Keputusan Rapat Sabha Walaka. Ada enam keputusan, antara lain:

1. Keputusan Rapat Sabha Walaka tentang Penguatan Implementasi Dharma Dana
2. Keputusan Rapat Sabha Walaka tentang Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) 2050
3. Keputusan Rapat Sabha Walaka tentang Yajnya Sattvika
4. Keputusan Rapat Sabha Walaka tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Ajaran Hindu
5. Keputusan Rapat Sabha Walaka tentang Pembangunan Pura Agung Jagadnatha Nusantara
6. Keputusan Rapat Sabha Walaka tentang Penerapan Budaya Keagamaan Hindu Nusantara

Diakhir kegiatan Ketua Sabha Walaka I Nengah Dana menyampaikan bahwa ke enam Keputusan Rapat Sabha Walaka tersebut, akan disampaikan kepada Sabha Pandita yang selanjutnya akan dibahas dalam Pesamuhan Sabha Pandita untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan ataupun bhisama.

Oleh: admin