Prakarsa Lintas Agama untuk Pelestarian Hutan


(Foto: Ketua Kehormatan Presidium IRC Indonesia Prof. Din Syamsuddin memberikan sambutan)

Jakarta - Elemen agama dan masyarakat adat melaksanakan Deklarasi Prakarsa Lintas Agama untuk Pelestarian Hutan (Interfaith Rainforest Initiative) di Halaman Taman Perdamaian Gedung DPR/MPR/DPD RI pada 26 Oktober 2018.

Elemen agama dan masyarakat adat yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia (PERMABUDHI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), NU, MUHAMMADIYAH, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan SIAGA BUMI, menyerukan pentingnya melindungi hutan tropis di Indonesia dan mendeklarasikan Kolaborasi Umat Berbagai Agama untuk Perlindungan Hutan (Multifaith Collaboration for Rainfores Protection).

Prakarsa ini merupakan aliansi lintas-agama internasional yang bertujuan untuk membawa kepentingan moral dan sumber daya spiritual menjadi upaya global untuk mengakhiri penggundulan hutan hujan (rain forest). Ini adalah suatu landasan bagi para pemimpin dan komunitas berbasis agama untuk bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis mengenai tindakan yang melindungi hutan hujan dan para pelindungnya.

Prakarsa Lintas Agama untuk Pelestarian Hutan memiliki dua komponen yang berbeda namun saling terkait. Komponen global akan berfokus pada mobilisasi tingkat tinggi para pemimpin agama dan spiritual, pengembangan konten komunikasi strategis, intervensi dalam forum pembuatan kebijakan yang relevan,dan keseluruhan pengumpulan, pengelolaan dan kepemimpinan inisiatif sebagai landasan bersama dan kolaboratif dalam melakukan perubahan transformatif yang berkaitan dengan hutan hujan.

Kemitraan ini juga akan mengeksplorasi konferensi tingkat tinggi: sebuah lintas agama internasional untuk mempertemukan para pemimpin agama dan spiritual dari seluruh dunia - bergabung dengan para pemimpin dari pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis - guna menyuarakan komitmen moral yang kuat dalam hal melindungi hutan hujan dan membangun gerakan global berbasis iman untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis. Komponen tingkat negara mengusulkan untuk bekerja di negara-negara hutan hujan prioritas dalam meluncurkan dan menetaskan jaringan berbasis agama yang berfokus pada perlindungan hutan hujan, guna melakukan pelatihan kepemimpinan bagi pemimpin agama dan spiritual mengenai masalah hutan hujan, dan untuk membangun kapasitas komunitas agama dan kepercayaan agar dapat mendukung kebijakan, peraturan, dan praktik perlindungan hutan hujan, hak masyarakat adat, dan masyarakat hutan. Tahap pertama implementasi akan berfokus pada lima negara hutan hujan utama - Brasil, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia dan Peru.

Konferensi agama dan hutan akan diselenggarakan di salah satu negara hutan hujan pada tahun 2019. Pesertanya akan mencakup pemimpin agama dan spiritual (dari sebanyak mungkin tradisi iman dan negara yang berbeda); Ilmuwan iklim dan pakar hutan hujan; pemimpin masyarakat adat dari negara- negara hutan hujan; kepala negara dan pemerintah, menteri dan pembuat kebijakan utama dari negara-negara hutan hujan dan konsumen; pemimpin badan-badan dan program-program PBB yang relevan dan lembaga multilateral lainnya, termasuk bank pembangunan multilateral; presiden dan CEO perusahaan besar; LSM dan kelompok advokasi hutan hujan; dan media internasional.

“Kami mengamati dengan penuh keprihatinan bahwa hutan di Indonesia mengalami kerusakan akibat dari berbagai ulah manusia. Oleh karena itu, kami elemen masyarakat madani Indonesia dengan ini menyatakan berkomitmen untuk melindungi, melestarikan dan memuliakan hutan tropis yang ada di Indonesia untuk memberikan kesejahteraan baik bagi penduduk Indonesia maupun penduduk dunia. Kami juga berkomitmen untuk bekerjasama dalam menggalang peran serta masyarakat untuk terwujudnya hutan lestari dan berkelanjutan” ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Zulkifli menegaskan bahwa “Pada Tahun 2012 Pemuka-pemuka Agama berkumpul untuk mendirikan Taman Perdamaian Dunia di sini dan Taman ini didirikan sebagai upaya dalam rangka untuk perdamaian dunia. Ketika itu Ketua MPR RI bapak Taufik Kemas dan saya Menteri Kehutanan”.

Sementara itu, Prof. Din Syamsuddin, Ketua Kehormatan Presidium IRC Indonesia memaparkan bahwa “Telah banyak usaha yang dilakukan dalam upaya melestarikan hutan tropis di dunia. Namun upaya-upaya tersebut tidaklah cukup dan masih banyak ditemukan tantangan dalam pengelolaan alam, yang berakar dari moral manusia dan agama menjadi penting untuk dapat terlibat dalam mengelola moral manusia tersebut”.

Lebih lanjut Ketua Komite Pengarah SIAGA BUMI ini menegaskan bahwa “Agama dan masyarakat adat dapat tampil lebih berperan untuk mengingatkan manusia agar tidak melakukan kerusakan. Di samping itu, sudah lazim, bahwa masyarakat yang berada di kawasan pedesaan dengan adat istiadat yang dijunjung tinggi, mereka lebih mudah melakukan adaptasi atas modalitas dan moralitas yang mereka miliki, sehingga pendekatan dengan para pemuka atau tokoh masyarakat setempat dapat menjadi agen perubahan (agent of change) untuk mendorong perubahan perilaku dalam melestarikan hutan hujan tropis” tandasnya.

Seperti diketahui bahwa Interfaith Rainforest Initiative diluncurkan di Oslo, Norwegia pada 2006 oleh para pemuka agama yang dimotori oleh Bishop Gunnar Stalsett, Ketua Region for Peace (RfP) dan Rev. Kyoichi Sugino, Ketua Inter Religious Council (IRC) yang berkedudukan di New York. Paska peluncurannya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dikelola oleh sebuah Komite Pengarah (Steering Committee), yang diketuai oleh Rev. Kyoichi Sugino, yang mengadakan pertemuan regular dengan lokasi berpindah-pindah di negara anggota Steering Committee.

Hadir perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Dharma Duta Ida Rsi Agni Jaya Mukthi, Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Organisasi, Hukum dan HAM Ida Acharya Agni Yogananda, Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Banga Pengurus Harian Drs. Nyoman Udayana Sangging, M.M, dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Harian Yanto Jaya, S.H.

Oleh: admin