PHDI Bali Segera Buat Pedoman Ngaben Ngelanus

Denpasar - Selain Jawa Bali Crossing, Pesamuhan Madya I Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Bali di Denpasar, Selasa (8/8) juga membahas adanya pelanggaran kesucian pura akibat fungsi pura yang digunakan sebagai obyek pariwisata. Dimana, seperti diketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu ramai menjadi perbincangan di masyarakat terkait dengan adanya wisatawan yang duduk di Palinggih. Ironisnya lagi hal tersebut dilakukan oleh dua orang yakni laki dan perempuan.

“Hal ini sudah sangat melanggar keputusan PHDI Pusat,” tegas Ketua PHDI Provinsi Bali, IGN Sudiana. Adapun keputusan PHDI pusat yang menjadi dasarnya adalah Pesamuhan Agung di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dimana dalam pesamuhan tersebut diputuskan bahwa Pura adalah sarana umat Hindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalamnya turut ditegaskan bahwa pura tidak diperkenankan untuk digunakan semabarangan selain untuk kepentingan upacara keagamaan.

Hal menarik yang turut muncul adalah adanya ngaben ngelanus atau geni pranaewa yang kembali banyak di kalangan masyarakat. Dimana, pada konsepnya ngaben dengan konsep ngelanus memiliki makna yang sama dengan jenis pengabenan lainnya. Hanya saja, khusus untuk ngaben ngelanus seluruh kegiatan dapat diselesaikan dalam sehari saja. Dan keluarga yang bersangkutan sudah tidak terkena sebel atau cuntaka pada keeseokan harinya.

“Alasan efisiensi inilah yang menjadi motivasi umat Hindu kembali melaksanakan pengabenan dengan konsep ngaben ngelanus,” terangnya.

Cuma pembahasan ini belum menghasilkan kesepakatan final. Sebab, persoalan tersebut masih menjadi sebuah bahan mentah. “Untuk konsep Ngaben Ngelanus akan dilaksanakan kajian dan penelitian lebih lanjut. Sehingga masyarakat memiliki panduan atau pedoman pelaksanaannya. Jadi tidak lagi berdasarkan mule keto atau desa mawicara, melainkan ada literatur yang pasti dan menjelakan secara rinci,” kata Sudiana.

Sementara, Ketua Umum Pegurus Harian PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya sangat mengapresiasi jalanya pesamuhan ini. Pihaknya menyerahkan keputusan sepenuhnya terhadap PHDI Provinsi Bali. Namun, apapun itu yang menjadi keputusan sedianya memiliki penekanan terhadap asar Dharma Negara dan Dharma Agama. “Selain itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan tattwa agama,” katanya.

Source: jawapos.com