Pengukuhan dan Penyerahan Akte Perkawinan di Seram Bagian Timur


(ilustrasi)

Seram - Dalam rangka pelayanan administrasi wiwaha samkara yaitu pawidhi-widhanan dan akte perkawinan, Penyelenggara Bimas Hindu dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bekerja sama dengan Dinas Catatan Sipil, dengan mengdakan kegiatan pencatatan perkawinan massal umat Hindu; bertempat di halaman jaba Pura Wana Giri, Desa Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Sabtu. 14 November 2015.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) beserta staf, Kepala Penyelenggara Bimas Hindu sekligus mewakili Kepala Kemenag Kabupaten SBT, Ketua PHDI Kabupaten SBT, Camat Bula Barat, Babinsa Waiketam Baru, Kepala Desa dan umat Hindu se-Kecamatan Bula Barat. Acara dimulai pukul 10.00 WIT dan di awali dengan sambutan Ketua PHDI, yang menyambut baik dan rasa syukur karena program atau kegiatan semacam ini sudah lama ditunggu-tunggu dan dapat berharap agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di kecamatan lainnya di tahun-tahun mendatang. Sambutan di lanjutkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, yang mengatakan bahwa kegiatan semacam ini juga pernah dilakukan oleh umat Kristiani di Wilayah SBT.

Pada kesempatan ini Kepala Dinas Catatan Sipil mengukuhkan, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kepada 30 Pasutri (Pasangan Suami dan Istri) umat Hindu yang sebelumnya surat pawidhi widhanannya telah diusulkan ke dinas catatan sipil untuk disumpah dan berjanji kepada pasangannya masing-masing. Setelah acara pengukuhan selesai dilanjutkan dengan penandatanganan akte perkawinan yang telah disiapkan oleh Dinas Catatan Sipil dan selanjutnya dibagikan langsung kepada 30 Pasutri tersebut. Dan bagi Pasutri yang belum memiliki akte perkawinan, maka pada kesempatan ini juga didata dan dicatat secara keseluruhan dan diusulkan untuk diterbitkannya akte perkawinan.

Kegiatan ini di latarbelakangi oleh masih banyaknya umat Hindu yang belum memiliki akte perkawinan. Untuk memiliki akte perkawinan, sebagai syarat utamanya harus mempunyai surat pawidhi widhanan yang dikeluarkan oleh lembaga umat. Gagasan ini muncul dari Kepala Penyelenggara Bimas Hindu Kabupaten SBT, Herwanto, S.Sos.H selaku reformer untuk membentuk sebuah tim efektif yang di dalamnya ada PHDI untuk mewujudkan perubahan yang selama ini menjadi persoalan di tengah-tengah umat Hindu Kabupaten SBT, terutama ketika mengurus tentang administrasi di pemerintahan, yang selalu terkendala karena belum dimilikinya akte perkawinan.

Dengan demikian, tim efektif berkerja dan sangat sungguh-sungguh untuk mewujudkan perubahan ini, pertama harus mendata ulang untuk dibuatkan surat pawidhi widhanan. Karena selama ini, sebagian besar umat Hindu di Kabupaten SBT walaupun sudah melaksanakan upacara wiwaha samkara akan tetapi belum memiliki surat pawidhi widhanan. Kedua, mengusulkan ke Dinas Catatan Sipil untuk diterbitkannya akte perkawinan. Walau saat ini masih 30 Pasutri yang telah berhasil memiliki akte perkawinan, tim efektif optimis tahun 2016 semua Pasutrinumat Hindu Kabupaten Seram Bagian Timur sudah memiliki akte Perkawinan.

Source: Hendra Herwanto l Media Hindu Edisi 144