Pemuka Agama Serukan Kerukunan


(Foto: Untusan Khusus untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin (keempat dari kiri) menyampaikan keterangan pers tentang rencana penyelenggaraan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, Kamis (11/1), di Jakarta. Din memberikan keterangan pers bersama (dari kiri ke kanan) Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Uung Sedana, perwakilan Wali Umat Buddha Indonesia Phiilp Wijaya, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Agus Ulahayanan, serta Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parisada Hindu Dharma Indonesia Nyoman Udayana Sangging)

Ajaran agama tentang kerukunan, perdamaian, Paneasila, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi modal bangsa yang harus terus-menerus dijaga.

Jakarta - Agama-agama di Indonesia sejatinya menyampaikan ajaran yang sama untuk menjaga kerukunan dan perdamaian. Namun, pemahaman sempit terhadap kitab suci dan permasalahan sosial, ekonomi, serta politik memicu munculnya intoleransi, ekstremisme yang mengatasnamakan agama.

Keberagaman di Indonesia bisa terjaga hingga kini karena dua faktor utama, yaitu agama-agama yang mengajarkan tentang kerukunan dan perdamaian serta adanya kesepakatan-kesepakatan dasar bangsa ini untuk mewujudkan kerukunan melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

”Oleh karena itu, kita sepakat untuk duduk bersama bagaimana bersama-sama menjaga modalitas yang besar itu dan kemudian mengatasi faktor-faktor yang mengancam kerukunan hidup antarumat beragama,” kata Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin, Kamis (11/1), di kantor UKP-DKAAP, Jalan Teuku Umar 10, Jakarta Pusat.

Menyikapi munculnya ancaman-ancaman terhadap kerukunan antarumat beragama, para pemuka agama se-Indonesia sepakat ’’duduk bersama” dalam Musyawarah Besar Pemuka Agama yang akan digelar pada 8-10 Februari 2018 di Jakarta. Musyawarah ini mengambil tema ”Rukun dan Bersatu Kita Maju”.

Musyawarah Besar Pemuka Agama diikuti sekitar 450 pemuka agama dari sejumlah agama. ’’Musyawarah ini akan menempuh dialog dari hati ke hati dan menjadi ajang silaturahim, serta tukar-menukar pendapat di antara para pemuka agama untuk membahas masalah-masalah riil dalam kehidupan antarumat beragama dan berbangsa. Pada hari terakhir, tanggal 10 Februari 2018, kami akan menyerahkan hasil musyawarah itu kepada Presiden Joko Widodo,” kata Din.

Lahir kesepakatan
Hasil musyawarah para pemuka agama ini diharapkan melahirkan kesepakatan bersama yang bisa menjadi rekomendasi bagi selurun umat beragama untuk membangun kerukunan dan perdamaian bersama Selanjutnya, kesepakatan hasil musyawarah itu akan disosialisasikan melalui sarasehan di sepuluh daerah.

Tak bisa dimungkiri, dengan kerukunan, Indonesia sejauh ini bisa membangun dan hidup bersama. ’’Keberagaman kita luar biasa. Negara lain tidak ada yang seheterogen Indonesia. Dengan penduduk yang tidak seberagaman Indonesia, negara-negara lain terseok-seok, tetapi Indonesia bisa merawat ini semua dan mencapai kemajuan seperti sekarang. Karena itu, kalau kita rukun, kita yakin bisa maju,” kata Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sekaligus anggota Panitia Pengarah Musyawarah Besar Pemuka Agama.

Kerukunan dan perdamaian menjadi kebutuhan yang sangat hakiki dalam kehidupan bersama yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Anggota Panitia Pengarah Musyawarah Besar Pemuka Agama lainnya, Pastor Agus Ulahayanan, mengatakan, terlepas dari adanya gangguan atau tidak, seluruh warga negara Indonesia harus terus-menerus merawat kerukunan dan perdamaian.

Untuk sementara ini, musyawarah akan diikuti para pemuka agama yang memiliki majelis-majelis agama yang eksis. Namun, hal ini tidak menutup peluang bergabungnya para pemuka agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa lainnya.

Bukan untuk pemilu
Musyawarah Besar Pemuka Agama akan membahas pula faktor-faktor nonagama yang berpotensi mengancam kerukunan dan perdamaian antarumat beragama, seperti pemilihan umum serentak kepala daerah 2018 dan pemilihan umum presiden 2019. Namun, Din menegaskan bahwa kegiatan ini tidak dipersiapkan untuk itu.

’’Kebetulan tahun 2018 dan 2019 ada dua agenda itu. Namun, meski tidak ditujukan khusus untuk mempersiapkan pilkada atau pilpres, masalah-masalah ini juga menjadi bagian dari konsen kita,” katanya.

Memasuki tahun 2018, situasi politik nasional kian menghangat, terutama dengan dimulainya proses pilkada serentak. Belajar dari pengalaman pilkada dan pilpres sebelumnya, bangsa ini mengalami keterbelahan akibat menguatnya politik identitas di antara kelompok masyarakat.

Musyawarah Besar Pemuka Agama akan dilanjutkan dengan perayaan World Interfaith Harmony Week (Pekan Kerukunan Antarumat Beragama) pada 11 Februari 2018. Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirayakan di seluruh dunia sejak tahun 2010 itu akan dihadiri ribuan umat beragama di Jakarta.

Mereka akan bersama-sama menikmati dan merayakan harmoni keberagaman Indonesia. Tahun 2010, Pekan Kerukunan Antarumat Beragama pemah digelar di Istora Senayan, Jakarta.

Source: Koran Kompas, Jumat 12 Januari 2018.