Organisasi Keagamaan Dukung Kebijakan Pemerintah Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru


(Foto: gambar ilustrasi keberagaman)

Jakarta - Masyarakat yang berada di zona hijau dan zona kuning dapat kembali melakukan aktivitas di ruang publik, salah satunya tempat ibadah. Pemerintah mengimbau para jemaah untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah penyebaran COVID-19 yang setiap saat masih mengancam.

Menyikapi perkembangan di bidang keagamaan, Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertemu dengan perwakilan organisasi keagamaan Indonesia di Graha BNPB Jakarta pada 16 Juni. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai kesiapan organisasi keagamaan dalam memasuki masa adaptasi kebiasaan baru.

“Kami juga mengharapkan agar ketua organisasi keagamaan ikut berperan serta dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena pendekatan keagamaan dipandang lebih dipatuhi oleh masyarakat,” ujar Doni yang didampingi Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Pencegahan BNPB.

Doni mencontohkan kasus positif COVID-19 dari beberapa kegiatan terkait keagamaan di beberapa tempat. “Perlu strategi  bersama dari para tokoh-tokoh agama agar masyarakat mau mengubah perilaku,” tuturnya. Di sisi lain, ia mengharapkan peran dari mereka untuk ikut dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. 

Senada dengan Ketua Gugus Tugas Nasional, perwakilan-perwakilan dari organisasi keagamaan sangat mengedepankan protokol kesehatan. Salah satunya Romo Heri Wibowo, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) yang menyampaikan bahwa semangat yang diusung adalah disiplin pada protokol kesehatan. Romo Heri juga mengatakan bahwa gereja taat pada aturan pemerintah.

Menyikapi adaptasi kebiasaan baru, KWI masih mempersiapkan secara teliti dan ketat penyelenggaraan ibadah di gereja. Pihaknya sedang mempersiapkan segara sesuatunya. Sedangkan Sannano, perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), menyampaikan bahwa pihaknya masih belum melakukan kegiatan apa pun sampai saat ini. Kebaktian dilaksanakan secara daring. Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Persatuan Umat Budha Indonesia, dan organisasi keagamaan lainnya.

Sementara itu, Wisnu Bawa Tenaya, Perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengatakan bahwa tingkat disiplin masyarakat perlu mendapat perhatian. Perlu sosialialisasi menggunakan bahasa yang sederhana dan yang menyampaikan tidak hanya dari tokoh agama tapi semua pihak terlibat.

Sedangkan bagi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), gereja harus menjadi pusat edukasi dan literasi. Jacky, pendeta perwakilan PGI menyampaikan bahwa pihaknya sejak awal mengemas narasi besar dimana prinsip gereja hadir untuk merawat kehidupan sehingga segala risiko COVID-19 harus dihindari oleh para jemaatnya.

Setelah pertemuan tersebut, Gugus Tugas Nasional dan organisasi keagamaan melanjutkan dengan nota kesepahaman. Salah satu poin menyebutkan bahwa dalam kegiatan keagamaan dapat menyisipkan sosialisasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19.

Para tokoh agama yang hadir dan menyepakati nota kesepahaman berasal dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Ketua Permabudhi, Dharma Budhi, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Persatuan Umat Budha Indonesia.

Source: https://www.femina.co.id/