Musyawarah Besar Tokoh Agama Hasilkan Tujuh Kesepakatan


(Foto: Ketua Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Prof. Din Syamsuddin membuka acara Musyawarah Besar Tokoh Agama untuk Kerukunan Bangsa, 8 Februari 2018)

Jakarta – Dalam rangka membahas isu-isu keagamaan dan kebangsaan, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 8 Februari 2018.

Musyawarah yang mengusung tema “Rukun dan Bersatu, Kita Maju” itu dihadiri sekitar 450 tokoh agama dari enam agama di Indonesia yaitu Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Acara Musyawarah Besar diselenggarakan selama 3 hari, 8–11 Februari 2018, dengan membahas tujuh isu keagamaan yang terkait dengan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika termasuk kerukunan umat beragama.

"Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa diikuti oleh 450 pemuka berbagai agama, baik dari pusat maupun daerah," ujar Ketua Panitia Pelaksana Pdt. Jacky Fritz Manuputty.

Fritz menjelaskan kegiatan ini merupakan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan dialog dan kerja sama antar-agama di Indonesia. Sejumlah isu keagamaan akan dibahas dalam musyawarah di mana hasilnya nanti akan disampaikan kepada Presiden.

"Kegiatan musyawarah ini dilakukan untuk mendialogkan berbagai isu kebangsaan terkini di antara para pemeluk agama di Indonesia, serta membangun kesepakatan-kesepakatan yang berwibawa lintas para pemuka agama bagi kelangsungan bangsa ini," jelasnya.

Sementara itu, Ketua UKP-DKAAP Prof. Din Syamsuddin mengatakan, forum ini dimaksudkan sebagai ajang silaturrahmi dan dialog dari hati ke hati para pemuka agama-agama. Tertutama untuk membahas masalah-masalah yang ada guna mewujudkan kerukunan bangsa.

Menurut Din, kerukunan bangsa di Indonesia relatif baik. Hal ini ditandai dengan terjaganya stabilitas nasional yang kondusif, hubungan antarumat beragama yang positif dan dinamis. Meski demikian, tidak menutup mata akan adanya ketegangan dan potensi konflik. "Konflik antarumat beragama biasanya tidak disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor-faktor non-agama seperti kesenjangan sosial, ekonomi, politik," ujarnya.

Din menambahkan, untuk mencegah potensi konflik, perlu dikedepankan dialog. Namun, dialog perlu bersifat dialogis. Yaitu dialog yang bertumpu atas dasar ketulusan, keterbukaan, keterusterangan untuk penyelesaian masalah. "Atas dasar inilah Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa ini kita selenggarakan bersama, dari umat, oleh umat, dan untuk bangsa. Kita harus meyakini kekuatan dialog, dan kita harus meyakini bahwa jika kita rukun dan bersatu, kita akan maju," ujarnya.


(Foto: Sebanyak 36 orang Perwakilan umat Hindu dalam acara Musyawarah Besar Tokoh Agama untuk Kerukunan Bangsa tengah berfoto bersama usai pembukaan, 8 Februari 2018)

Lahirkan Tujuh Kesepakatan
Pada tanggal 10 Februari 2018 Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, telah menghasilkan tujuh kesepakatan penting dalam usaha menciptakan kerukunan umat beragama. Berikut ini tujuh kesepakatan, yaitu:

I. PANDANGAN DAN SIKAP UMAT BERAGAMA TENTANG NKRI YANG BERDASARKAN PANCASILA

1. Pemuka Agama di Indonesia meneguhkan kesepakatan para pendiri bangsa, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk terbaik dan final bagi bangsa Indonesia dan oleh karena itu harus dipertahankan keutuhannya.

2. Pemuka Agama di Indonesia meyakini bahwa Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis, pengakuan teologis, dan kristalisasi nilai-nilai agama. Indonesia adalah rumah bersama bagi semua elemen bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu,  umat beragama harus berkomitmen mempertahankan NKRI melalui pengamalan sila-sila dalam Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsisten.

3. Pemuka Agama di Indonesia memandang bahwa semua upaya yang ingin mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan ancaman serius bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Terhadap mereka yang ingin melakukan hal demikian perlu dilakukan pendekatan yang dialogis dan persuasif melalui pendidikan dan penyadaran untuk memahami dan menerima NKRI berdasarkan Pancasila.

II. PANDANGAN DAN SIKAP UMAT BERAGAMA TENTANG INDONESIA YANG BERBHINNEKA TUNGGAL IKA

1. Pemuka Agama di Indonesia meyakini bahwa kebhinnekaan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, yang harus disyukuri dan dikelola sebagai kekuatan dan keunggulan yang berbhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI.

2. Pemuka Agama di Indonesia memandang perlunya memperkuat sikap inklusif demi keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Untuk itu perlu dikembangkan budaya kerjasama sehingga dapat hidup berdampingan secara damai, toleran dan saling menghargai/menghormati satu sama lain.

3. Pemuka Agama di Indonesia berperan aktif dalam mendorong keluarga, masyarakat, pemerintah dan media massa untuk memberikan pendidikan kebhinnekaan kepada seluruh elemen bangsa melalui internalisasi nilai-nilai kebhinnekaan menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa.

III. PANDANGAN DAN SIKAP UMAT BERAGAMA TENTANG PEMERINTAHAN YANG SAH HASIL PEMILU DEMOKRATIS BERDASARKAN KONSTITUSI

1. Pemuka Agama di Indonesia memandang bahwa Pemilu adalah sarana konstitusional yang beretika, yakni jujur dan adil, untuk melahirkan   pemerintahan   yang   sah   dan   legitimate   sesuai kehendak  rakyat. Oleh karena itu segenap rakyat harus menerima, menghormati, dan mendukung  pemerintahan.

2. Pemuka Agama di Indonesia berpesan kepada pemerintahan hasil pemilu yang demokratis berdasarkan konstitusi agar mengemban amanat rakyat secara amanah, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara proposional.

3. Pemuka agama di Indonesia berpesan agar pemerintah melangsungkan pembangunan nasional sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Pemuka agama berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) agar tetap  konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai yang di amanatkan Undang Undang Dasar 1945.

IV. PANDANGAN DAN SIKAP UMAT BERAGAMA TENTANG ETIKA KERUKUNAN ANTAR-UMAT BERAGAMA

1. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa.

2. Setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati.

3. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa.

4. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain.

5. Setiap Pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin/akidah/keyakinan dan praktek peribadatan agama lain.

6. Setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama.

V. PANDANGAN DAN SIKAP UMAT BERAGAMA TENTANG PENYIARAN AGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

1. Pemuka Agama memandang bahwa penyiaran agama hendaknya tetap dalam semangat menghormati dan menghargai agama lain, serta menghindari berbagai cara yang dapat menimbulkan prasangka saling merebut umat agama lain, dan tidak menggunakan simbol-simbol khas agama lain dalam penyiaran agama. Dengan demikian penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama.

2. Musyawarah Besar Pemuka Agama memandang bahwa dalam pendirian rumah ibadat penting mengacu pada regulasi yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, karena hal ini merupakan kesepakatan tokoh-tokoh agama, bukan dimaksudkan untuk kepentingan salah satu agama atau menghambat agama lain, akan tetapi dimaksudkan untuk mengatur kehidupan beragama agar memberikan kepastian serta tidak menimbulkan multitafsir yang justru akan dapat mengakibatkan ketidakrukunan di antara umat beragama di akar rumput. Oleh karena itu di sinilah pentingnya penegakan hukum dengan bijak, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

3. Musyawarah Besar Pemuka Agama memandang bahwa selama belum menjadi  UU  maka PBM perlu terus menerus disosialisasikan kepada kepala daerah dan penerapannya dimaksimalkan.

VI. TENTANG ETIKA INTRA UMAT BERAGAMA

1. Pemuka agama sepakat bahwa kerukunan intra agama akan sangat mempengaruhi kerukunan antar agama.

2. Pemuka agama sepakat masalah intra agama terutama disebabkan oleh ketidaksedian menerima pluralitas intra agama.

3. Pemuka agama menegaskan masalah intra agama diselesaikan oleh masing-masing agama.

4. Pemuka agama menegaskan bahwa agama tidak boleh dimanupulasi oleh pihak manapun dan untuk kepentingan apapun.

5. Pemuka agama menegaskan bahwa setiap anggota umat beragama dan pihak-pihak yang berkepentingan wajib berkontribusi positif bagi kerukunan intra agama maupun antar agama.

VII. FAKTOR-FAKTOR NON-AGAMA YANG MENGGANGGU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A.REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH

1. Meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk membuat Undang-Undang yang isinya memberi keberpihakan dan perlakuan khusus pada seluruh Bangsa Indonesia yang tertinggal dan masih lemah di bidang ekonomi.

2. Meminta Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial, menegakkan keadilan ekonomi dan pembagian distribusi asset nasional secara adil dan merata.

3. Meminta kepada Pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan merata untuk menjamin terciptanya stabilitas dan kerukunan umat beragama.

4. Meminta kepada Pemerintah untuk tegas, adil dan merata dalam menegakkan hukum bagi pelanggar Undang-undang ITE.

5. Meminta Pemerintah (dalam hal ini Kejaksaan, Kepolisian) supaya lebih tegas dan adil dalam menegakkan hukum.

6. Meminta Pemerintah untuk mengutamakan pendidikan dalam pembangunan melalui yang salah satunya melalui pengangkatan guru agama di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini untuk mempercepat kebangkitan dan kemajuan seluruh Bangsa Indonesia.

7. Meminta kepada aparatur Negara seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga  pemerintahan  yang  lain  perlu  melakukan  tindakan tegas terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan politik praktis dengan mengedepankan norma-norma etika berpolitik yang benar.

8. Meminta kepada Pemerintah di setiap provinsi untuk memfasilitasi pendirian rumah- rumah ibadah seperti di Taman Mini Indonesia Indah.

9. Meminta Pemerintah untuk tidak memunculkan Peraturan Daerah yang diskriminatif.

B. REKOMENDASI KEPADA LEGISLATIF

1. Meminta DPR-RI untuk memprioritaskan penyediaan anggaran yang memadai bagi pembinaan Sumber Daya Manusia dan kerukunan umat beragama sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.

2. Meminta DPR-RI membuat Undang-Undang yang melindungi semua agama terhadap upaya penistaan dan penodaan agama.

C. REKOMENDASI KEPADA MEDIA

1. Mendesak pengguna media sosial supaya menggunakan bahasa yang santun dan bertanggung jawab demi tegaknya stabilitas sosial di dalam masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat.

2. Mendesak Media massa untuk bersika adil dalam memberitakan masalah – masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan tidak boleh memihak kepada siapapun juga.

Tujuh kesepakatan para pemuka agama tersebut telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor oleh Ketua UKP-DKAAP Din Syamsuddin dan didampingi para tokoh agama dari majelis agama-agama. Sebagai puncak acara, Muswarah Besar akan dirangkaikan dengan perayaan puncak agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam acara The World Interfaith Harmony Week (Pekan Kerukunan Antariman) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center pada 11 Februari 2018.

Pembukaan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa dihadiri oleh perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Juga dihadiri perwakilan dari sejumlah Ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh ulama.

Oleh: admin