Ketua PHDI Kabupaten Malang : Umat Perlu Diopeni Terus, Diperjuangkan Hak-Haknya


(Foto - Wabup Malang HM Sanusi diwakili oleh Kadisparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara saat membacakan sambutan sekaligus membuka acara Lokasabha IX PHDI Kabupaten Malang, sumber - jatimtimes.com)

Malang - Acara Lokasabha IX yang digelar oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, mencuatkan beberapa persoalan. Selain agenda resmi Lokasabha IX yaitu pemilihan Pengurus PHDI Kabupaten Malang.

Persoalan yang mencuat adalah mengenai adanya permintaan dukungan secara penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dari Ketua PHDI untuk memperjuangkan hak-haknya. Khususnya bagi umat Hindu di Kabupaten Malang maupun seluruh pemeluk agama lainnya.

"Tentunya kita membutuhkan dukungan penuh Pemkab Malang terkait dalam membangun kerukunan beragama secara umum. Atau agenda-agenda keagamaan seperti saat ini. Perlu diopeni dalam arti luas oleh Pemkab Malang," kata Ketua PHDI Kabupaten Malang Sutomo Adiwijoyo dalam sambutan, Minggu (16/12/2018).

Harapan dari PHDI Kabupaten Malang tersebut agar majelis agama yang ada bisa merasakan pengayoman dari Pemkab Malang secara optimal. Sehingga hak-hak umat Hindu khususnya bisa diperjuangkan terus menerus.

"Ini kita sampaikan kepada Pemkab Malang agar hak umat Hindu terlayani dengan baik. Jadi sekali lagi kami sampaikan permintaan ini kepada Wabup Malang. Bukan hanya umat Hindu saja, tapi untuk semua umat beragama yang ada di Kabupaten Malang," ujar Sutomo.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati (Wabup) Malang HM Sanusi yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara menyampaikan, Pemkab Malang terus berusaha mewujudkan harapan tersebut.

"Pemkab Malang merespon baik adanya aspirasi dari bawah mengenai hal tersebut. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hal ini memang yang mencuat untuk ditindaklanjuti," ucap Made Arya.

Made Arya melanjutkan, harapan tersebut juga sudah dikondisikan di tahun depan. Dimana, di tahun lalu dimungkinkan bantuan-bantuan Pemkab Malang belum menyentuh kebutuhan secara maksimal pada umat beragama yang hidup di Bumi Arema.

"Tahun depan nanti dikondisikan untuk bantuan lokasi ibadah umat lainnya yang belum tersentuh secara maksimal. Misal untuk Pura, Vihara maupun Gereja. Ini akan ditindaklanjuti DPRD dengan Pemkab Malang. Mudah-mudahan semua bisa diakomodir tahun depan," ujar Kepala Disparbud Kabupaten Malang.

Senada dengan yang disampaikan oleh Wabup Malang melalui Kadisparbud Kabupaten Malang, pihak DPRD pun menyambut harapan tersebut dengan kebijakan anggaran yang disusun bersama eksekutif selama ini.

Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang yang mendapat apresiasi PHDI Kabupaten Malang, karena memberikan izin ruang rapat untuk kegiatan Lokasabha IX. Menyampaikan, pihaknya bersama eksekutif sebenarnya setiap tahun memberikan bantuan anggaran bagi seluruh pemeluk agama yang ada di Kabupaten Malang.

"Sudah ada setiap tahun bantuan tersebut. Baik berupa hibah untuk tempat ibadah maupun untuk kegiatan keagamaan lainnya secara proporsional," ujar Hari.

Kalaupun dalam acara Lokasabha IX kembali mencuat persoalan tersebut, pihaknya memakluminya. Pasalnya, teknis bantuan hibah untuk sektor keagamaan diperlukan adanya proposal. Dari proposal pengajuan tersebut, pihaknya bersama eksekutif merumuskan kebijakan anggaran dalam pos belanja hibah.

"Jadi teknisnya memang harus ada proposal dulu. Sehingga bantuan hibah bisa dikucurkan setelah masuk dalam APBD. Tahun depan, Insya Allah bisa mengakomodir aspirasi tersebut," ucap Hari yang mengapresiasi kehidupan beragama di Kabupaten Malang yang kondusif hampir 15 tahun ini.

"Kita bagus dan saya yakin akan terus berjalan kondusif," pungkasnya.

Source: www.jatimtimes.com