DPR Libatkan Tokoh Agama Bahas Revisi UU Antiterorisme

Jakarta - Revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus dibahas DPR. Hari ini, panitia khusus (Pansus) revisi UU Nomor 15 Tahun 2003‎ membahasnya bersama para tokoh agama.

Anggota Pansus revisi UU Antiterorisme, Nasir Djamil mengatakan, tujuan mengundang para tokoh agama itu ‎untuk mendapatkan suatu keterangan apa benar ada korelasi antara ajaran agama dengan aksi-aksi terorisme.

"Tentu masukan mereka menjadi penting," ujar ‎Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Sebab, dia mengungkapkan, selama ini ada upaya mengkambinghitamkan agama sebagai penyebab‎ hadirnya teroris di Indonesia. "Kita ingin lihat apa ajaran agama bisa mendorong seseorang ikut aksi terorisme," ucapnya.

Maka itu, Pansus mengundang para tokoh agama sekaligus sejumlah organisasi keagamaan. "Kita ingin mendengar dari mereka," pungkasnya.

Dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Antiterorisme dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan juga mengemuka tentang pandangan mengenai perlunya pembentukan dewan pengawas bagi lembaga yang menangani terorisme, seperti Detasemen Khusus Antiteror 88 Kepolisian Negara RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tujuan pembentukan badan pengawas tersebut untuk melakukan kontrol sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang nantinya.

Adapun yang diundang Pansus adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda Ansor, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khong‎hucu, Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia.

Source: sindonews.com dan kompas.com