Bertemu Jokowi, PHDI Curhat Soal Minimnya Guru dan Anggaran

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat ke Istana Merdeka, Kamis pagi, 3 Agustus 2017.

Pertemuan tersebut untuk mendengarkan masukan dan permasalahan-permasalah apa saja yang dihadapi umat Hindu di tanah air. Menurut Sekum PHDI Pusat, Ketut Parwata, rombongan terdiri 10 orang.
 
Ke 10 orang itu adalah Ketua Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba dan Wakil Ketua Dharma Adhyaksa Ida Acarya Agni Yogananda. Kemudian Wakil Ketua Sabha Walaka Dewa Ketut Suratnaya dan Sekretaris Sabha Walaka Nyoman Ariawan.

Lalu Pengurus Harian PHDI Pusat enam orang. Mereka adalah Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya, Sekum Ketut Parwata, Bendahara Umum Dewa Gede Ngurah Utama serta tiga orang Ketua, I Dewa Putu Sukardi, Samudera Gina Antara, dan Tri Nuryatiningsih E. Mantik. Sementara Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden A.A.G.N. Ari Dwipayana.

Kesempatan tersebut, mereka gunakan untuk menyampaikan berbagai persoalan umat Hindu di Indonesia. "Disana kami lebih banyak mendengar harapan presiden kepada Parisada maupun umat Hindu. Disamping itu, kami juga menyampaikan beberapa hal kepada beliau yang disampaikan Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya dan Dharma Adhyaksa," ujar Parwata usai pertemuan, seperti dikutip dari NusaBali.

Mereka menyampaikan, umat Hindu mendukung program pemerintah lantaran pemerintah adalah adalah guru wisesa. Mereka mendukung terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas. Sebab, itu merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka memperkokoh negara kesatuan yang beragam dan majemuk ini.

Presiden meminta kerjasama PHDI untuk mensosialisasikan kepada komponen bangsa, terutama umat Hindu, kalau tujuan dikeluarkannya Perppu No. 2 tahun 2017 adalah baik. Bukan untuk meminggirkan dan membatasi siapapun, karena negara bertanggung jawab kepada seluruh warga negaranya.

Sementara terkait masalah keumatan, mereka memaparkan kekurangan guru agama Hindu baik untuk sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Mereka berharap, Presiden bisa menambah jumlah guru agama Hindu di sekolah-sekolah tersebut. Presiden, kata Parwata, sangat memperhatikan masukan itu.

"Beliau akan membicarakannya dengan Menteri terkait yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," imbuh Parwata. Mereka menyampaikan pula tentang bantuan operasional pemerintah bagi lembaga keumatan seperti PHDI lebih ditingkatkan lagi. Parwata menjelaskan, bantuan yang mereka terima bervariasi setiap tahunnya.

Selama enam tahun ia berada di PHDI, bantuan tertinggi yang pernah diterima sebesar Rp. 1 miliar dan terendah Rp. 200 juta. Tahun ini mereka mendapat bantuan Rp. 300 juta. Mereka berharap bantuan meningkat, setidaknya Rp. 8 milliar per tahun lantaran dana digunakan untuk pembinaan ke daerah-daerah.

"Jika bantuan diberikan sebesar Rp. 8 miliar, kami setiap bulan bisa mengirimkan 10 orang ke daerah-daerah untuk memberikan dharma wacana dan dharma tula. Selama ini, belum dilakukan karena dana terbatas. Kami baru sanggup memenuhi undangan-undangan dari daerah saja," papar Parwata.

Source: nusabali.com