Angayubhagya 31 Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia


(Foto: Pemotongan tumpeng HUT 31 Tahun oleh Ketua Umum WHDI Pusat Ir. Rataya B. Kentjanawathy Suwisma didampingi Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D.

Jakarta - Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) melaksanakan perayaan hari ulang tahun (HUT) yang ke 31 tahun di Wantilan Pura Mustika Dharma Cijantung, Komplek Kopassus, Minggu 17 Februari 2019. Angayubhagya 31 tahun WHDI dihadiri puluhan anggota dan jajaran pengurus WHDI Pusat maupun wilayah Jabodetabek.

Perayaan hari jadi WHDI mengusung tema "Peran Wanita Hindu Dharma dalam Melaksanakan Dharma Negara". Pemilihan tema dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat ini yang merupakan tahun politik. Dimana seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan legeslatif.

“Mengawali peringatan HUT 31 WHDI, kami melaksanakan diskusi publik dengan topik peran wanita Hindu dharma dalam melaksanakan dharma negara. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada umat Hindu khususnya WHDI dalam menyukseskan pemilu 2019,” ujar I Gusti Agung Putri Sudarta yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana.

Agung Putri, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa selain diskusi publik, WHDI juga melaksanakan bakti sosial berupa bantuan dana bagi korban bencana Palu (Sulawesi Tengah) yang akan dilaksanakan awal Maret 2019. “Kami akan bekerja sama dengan Panitia Nasional Nyepi. Bantuan sosial lainnya berupa donor darah, pengobatan gratis, dan penyuluhan tentang kesehatan,” paparnya.

Ketua Umum WHDI Pusat Ir. Rataya B. Kentjanawathy Suwisma dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai umat Hindu memiliki dua kewajiban yaitu Dharma Agama dan Dharma Negara. Rataya mengatakan kewajiban dalam Dharma Agama akan selalu beriringan dengan Dharma Negara. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan bagaikan sisi mata uang logam, berbeda rupa dan bentuk tetapi saling melengkapi.

“Seseorang tidak akan mampu menjalankan kewajiban negara dengan baik jika tidak memiliki bekal agama yang baik. Pelaksanaan Dharma Negara tidak hanya sebatas hubungan masyarakat kepada negara tetapi lebih luas. Semua umat Hindu harus mampu hidup berdampingan sacara damai dan harmonis,” ujarnya. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebuah kelemahan namun dijadikan sebagai kekayaan dan kekuatan yang mempersatukan.

Rataya menambahkan, dalam konteks demokrasi peran umat Hindu khususnya WHDI memiliki peran penting, bukan hanya sekadar berpartisipasi. Namun menurutnya, WHDI memiliki peran untuk memilih calon pemimpin yang tepat demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. “Mengupayakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, terhormat, dan bermartabat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas,” pungkasnya.

Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengatakan negara bisa kuat kalau umat Hindu memiliki keluarga yang kuat. Karenanya, kata Wisnu, mari kita bentuk anak-anak yang suputra dan keluarga yang sukinah.

Wisnu menyampaikan, jangan kita selalu menggangap bahwa Hindu itu ruwet dan beragama Hindu itu susah. “Ribet buat banten dan sebagainya. Saya katakana tidak. Hindu dengan kreasi membuat bebantenan atau jejahitan itu menunjukkan kalau ibu-ibu adalah orang yang penyabar. Disitulah ibu-ibu belajar sabar, belajar seni dan keindahan,” ujarnya.

Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D. mengapresiasi penyelenggaraan HUT 31 Tahun WHDI. Widnya mengatakan, dalam sejarah peradaban wanita memiliki peranan yang sangat penting. Begitu juga dalam hal pembangunan bangsa. “Dalam Weda disebutkan tidak ada Dewa yang patut dihormati selain pada seorang Wanita. Ini artinya wanita jauh lebih tinggi dari pada dewa itu sendiri," ujarnya.

Melaksanakan Dharma Negara
Perayaan HUT WHDI di awali diskusi panel dengan narasumber Ketua Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia I Gede Narayana, S.E., M.Si. dan dimoderatori oleh dr. Ketut Rani Agung. Mengawali paparannya Gede Narayana menyampaikan di dalam Atharva Veda jelas dikatakan peran dari wanita.

“Bekerja karena dasar untuk tanah air dan bangsa mu dengan berbagai cara. Ini sangat jelas peranannya, ada yg jadi ibu rumah tangga, jadi dokter, dan bisa menjadi pengurus WHDI. Itukan sudah sesuai swadharma masing-masing,” ujarnya.

Gede Narayana mengatakan, dalam menjalankan Dharma Negara salah satu kewajibannya adalah menaati dan menjaga konstitusi. Kewajiban ini, kata Gede Narayana, bukan hanya untuk aparat seperti TNI dan POLRI tetapi kewajiban seluruh masyarakat. “Disinilah peranan kita semua masyarakat termasuk umat Hindu terkhusus ibu-ibu WHDI yaitu menjaga kontsitusi kita. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1925. Itu yang harus kita pertahankan,” jelasnya.

Lebih lanjut Gede Narayana menyampaiakn bahwa ciri-ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan langsung dan keterbukaan informasi publik. “Keterbukaan informasi publik harus didasari dengan transparansi dan akuntalibilatas. Dimana seluruh masyarakat terlibat di dalamnya,” jelasnya.

Dalam sesi diskusi salah seorang pengurus WHDI menanyakan tentang bagaimana cara agar para ibu-ibu bisa terlibat di dalam lembaga publik seperti KPU, Bawaslu, KIP, KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Gede Narayana menjelaskan, bila kita ingin terlibat dalam lembaga publik hal yang mendasar harus diketahui adalah kemampuan personal kita masing-masing.

“Kita harus paham betul kemampuan kita dimana. Sebagai contoh saya ikut di Komisi Informasi Pusat karena saya memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Kalau saja saya punya latar belakang hukum mungkin saya pilih KPK atau Mahkamah Konstitusi. Jadi yang perlu dipahami kemampuan dan latar belakang kita dimana,” pungkasnya.

Pada akhir sesi Gede Naraya mengajak umat Hindu untuk lebih banyak terlibat di dalam pemerintahan. Mengisi posisi-posisi sentral. Selain itu, drinya menyarankan, agar umat Hindu khususnya ibu-ibu WHDI lebih paham akan politik dan tidak perlu alergi terhadap politik. Untuk paham politik, kata Gede Narayana, tidak mesti harus menjadi politikus.

Di akhir acara dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum WHDI Pusat Ir. Rataya B. Kentjanawathy Suwisma. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian tali kasih kepada sesama pengurus WHDI berupa kado. Masing-masing pengurus membawa satu kado yang kemudian diserahkan secara acak kepada pengurus WHDI lainnya. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kasih dan tali persaudaran sesama pengurus sehingga tetap solid dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Tutut hadir Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D, Ketua Umum PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Danjen Kopasus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, sesepuh umat Hindu Mayjen TNI (Purn) SN Suwima, Irjen Pol. (Purn) Ketut Untung Yoga, Pembimas Hindu Kanwil Kemenag RI Provinsi DKI Jakarta I Gusti Made Mudana, S.Ag., Ketua PHDI Provinsi DKI Jakarta Kombel Pol. (Purn) I Ketut Wiardana, S.H., Ketua Suka Duka Hindu Dharma DKI Jakarta I Made Sudarta, pengurus WHDI Pusat, pengurus WHDI Kab/Kota se DKI Jakarta, dan jajaran pengurus WHDI Ciangsana, Bekasi, dan Banten.

Oleh: admin