Siswa Hindu yang Merdeka

Merdeka dalam konteks Hindu sering disebut mahardika, merupakan sesuatu yang sangat didambakan tiap orang, termasuk para siswa. Hal ini terbukti ketika salah seorang guru tidak bisa mengajar karena sesuatu dan lain hal, maka para siswa menyambutnya dengan penuh suka cita, sebagai ekspresi dari sebuah rasa kemerdekaan. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada para siswa di daerah-daerah pedesaan, tetapi dialami pula oleh para siswa di daerah-daerah perkotaan, termasuk para siswa Hindu.

Jika fenomena ini dicoba dikaji dari perspektif sosiologi pendidikan, maka analisisnya kira-kira sebagai berikut. Sekolah selain dapat berperan sebagai arena untuk melakukan proses transformasi ilmu pengetahuan dan transmisi berbagai nilai budaya bagi para siswa, sekolah juga tanpa disadari sering berperan sebagai arena terjadinya kekerasan simbolik.

Selama anak-anak berada di bawah bayang-bayang kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan psikhis, atau pun kekerasan simbolik, maka selama itu pula anak-anak belum dapat dikatakan merdeka. Hal ini menarik, sebab selama ini, pemahaman masyarakat terhadap istilah kemerdekaan cenderung hanya terbatas pada kemerdekaan dalam arti bebas dari belenggu penjajahan, bebas dari penindasan oleh bangsa lain, dan bebas dari berbagai bentuk tirani. Sementara kemerdekaan dari berbagai bentuk kekerasan simbolik yang dialami oleh anak-anak di lingkungan sekolah tidak banyak disadari oleh para siswa, orang tua, termasuk oleh masyarakat pada umumnya.

Misalnya, dalam system pendidikan modern, dengan peminjaman gagasan Bourdiue (1970), maka dapat dipahami bahwa pendidikan selalu digunakan untuk mereproduksi budaya kelas dominan dalam rangka untuk mengendalikan kekuasannya, yang direferensikan dalam bentuk kekerasan simbolik di ruang kelas. Misalnya,  dalam menjelaskan materi pelajaran, guru sering memberikan contoh, seperti, piknik ke kebun binatang, tamasya dengan mobil pribadi bersama keluarga, ayah membaca koran, dan lain-lain yang semuanya itu merupakan praksi budaya dominan. Padahal anak-anak yang mengikuti pelajaran di ruang kelas sebagian besar berasal dari kalangan menengah bawah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya secara halus yang menurut pandangan Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolik. Pada analisisnya tersebut Bourdieu  menggunakan ide dasarnya Marx dalam menjelaskan praktik dikotomi kelas, termasuk praktik dikotomi kelas yang terjadi di arena sekolah. Menurut Bourdieu, setiap kelas memiliki sikap, selera, kebiasaan, perilaku, atau bahkan modal yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menyebabkan munculnya hubungan antar kelas yang tidak seimbang.

Berangkat dari gagasan tersebut, orang kemudian dengan mudah dapat menggolong-golongkan seseorang menurut kelasnya, yakni dengan  melihat cara atau gaya hidup (life style) mereka. Misalnya, siswa yang datang ke sekolah dengan transportasi mobil mewah, dengan tas mewah, atau dengan berbagai perlengkapan elektronik yang serba mewah, tentu dengan mudah dapat digolongkan ke dalam  kelas dominan. Sementara bagi anak-anak  yang datang ke sekolah dengan alat transportasi  seadanya, tas, dan aksesories yang dipakai juga seadanya, maka hamper dapat dipastikan mereka itu termasuk ke dalam kelas subordinat (terdominasi).

Berdasarkan konsepsi tentang kelas tersebut, Bourdieu kemudian membedakan kelas dalam masyarakat, termasuk masyarakat sekolah atas tiga golongan, yakni: pertama, kelas dominan yang ditandai dengan kepemilikan modal yang cukup besar. Individu dalam kelas ini mampu mengakumulasi berbagai moda dan secara jelas mampu membedakan dirinya dengan orang lain, untuk menunjukkan identitasnya; Kedua, kelas borjuasu kecil, mereka diposisikan ke dalam kelas ini karena memiliki kesamaan sifat dengan kaum borjuasi, yakni mereka menempati kelas menengah dalam struktur masyarakat. Cara hidup mereka lebih pada upaya untuk menaiki tangga social dibandingkan memaksakan pandangannya kepada kelas lain; Ketiga, kelas populer,  yakni kelas yang hamper tidak memiliki modal, baik modal ekonomi, modal budaya, maupun modal simbolik. Mereka yang berada pada posisi ini, cenderung menerima apa saja yang “dipaksakan” kelas dominan kepadanya (Martono, 2012:35).

Jika dicermati dari ketiga kelas sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikatakan kelas pertama yang disebut kelas dominan tentu memiliki rasa kemerdekaan yang lebih tinggi dibandingkan dua kelas di bawahnya. Sebab, kelas dominan mempunyai kemampuan untuk memaksakan identitasnya kepada kelas lainnya. Misalnya, kelas dominan mampu memaksakan segala pandangannya kepada kelas di bawahnya, mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, merekalah yang memberikan jastifikasi mengenai apa yang disebut baik dan apa yang disebut tidak baik.

Jadi, intinya menurut Bourdieu pendidikan hanyalah sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelas dominan. Sementara menurut Giddens (2006) sekolah pada dasarnya hanya menjalankan proses reproduksi budaya (cultural reproduction), yakni membantu mengabdikan ketidaksetaraan ekonomi antargenerasi. Berangkat dari memahami tentang kemerdekaan yang berbasis pada konsepsi kelas dalam masyarakat, maka kemerdekaan yang dimaksud dalam konteks siswa Hindu, adalah kebebasan para siswa dari berbagai dominasi budaya yang berlaku pada lapisan masyarakat Hindu, khususnya di Bali.

Selama ini masyarakat  Hindu di Bali sering terjebak pada budaya “eda ngaden awak bisa” (jangan mengira dirimu bisa). Dalam batas-batas  bertemu filosofi “eda ngaden awak bisa” dapat mendominasi dan menghegemoni pikiran masyarakat, yang pada gilirannya dapat bermuara pada sikap pemalu, tidak percaya diri, ragu-ragu atas kemampuan yang dimiliki, dan kurang percaya diri, ragu-ragu atas kemampuan yang dimiliki, dan kurang percaya diri kalau berhadapan dengan public. Ketika para siswa Hindu, khususnya di Bali, terjebak pada filosofi ini, tentu pikiran mereka merasa belum merdeka. Memang dalam batasan tertentu filosofi ini, dapat memotivasi masyarakat untuk tidak berhenti belajar, akan tetapi pada kenyatannya lebih banyak berakibat orang menjadi tidak percaya diri, malu-malu dalam mengemukakan pandangan, malu bertanya, dan biasanya memilih tempat duduk pada deretan kursi paling belakang.

Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa mereka belum merasakan kemerdekaan dalam hal berpikir, berpendapat, dan berargumentasi. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari paham modernisasi yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali, yang berkaitan dengan kondisi Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda. Belanda mendominasi dan menghegemoni orang Bali dengan menggunakan modal pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Hal demikian berkiatan pula dengan mental hamba atau petani-parekan yang melekat pada diri orang Bali. Mental parekan semacam ini dilembagakan oleh raja-raja di Bali, dengan berlandaskan pada ideology dewa-raja atau dana bhakti. Masyarakat Bali, patuh pada raja yang sering disebut bangsawan puri, tidak hanya karena kekuatan fisiknya untuk memaksa rakyat, tetapi juga karena rakyat menganggap raja sebagai dewa yang mawujud atau dewa nyalantara (Dwipayana, 2001: Geertz, 2000).

Dalam perkembangan dunia yang semakin bebas (merdeka) dewasa ini, mental parekan yang dilembagakan oleh raja-raja di Bali melalui ideologi dewa-raja atau dhana-bhakti, tampaknya perlu didekonstruksi, sehingga masyarakat, khusus para siswa mampu berpikir secara independen dan merdeka dari berbagai bentuk hambatan budaya. Hal ini tentu memerlukan proses panjang dan komitmen yang tinggi untuk berani melakukan perubahan, etrutama perubahan paradigm berpikir. Artiya, dengan meminjam gagasan Hubbermas para siswa harus mulai dididik untuk berani berpikir dengan paradigm kristis (critical emansipatoris paradigm). Sehingga dalam menjalani kehidupannya, mereka benar-benar dapat merasakan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya.

Oleh: I Ketut Suda
Source: Majalah Wartam, Edisi 30, Agustus 2017