Sistem Hukum dalam Arthasastra [2]

(Sebelumnya)

Perkara Sipil (Perdata) dan Pembuktian

Kecuali dalam kasus huru-hara, penyitaan paksa atau sengketa dagang, tergugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat. Tergugat akan diberi waktu antara 3 sampai 7 hari guna mempersiapkan pembelaan. Jika tidak ada pembelaan yang disampaikan sampai dengan lewatnya jangka waktu tersebut, maka hakim akan mengenakan denda.

Para pihak bertanggung jawab untuk menyediakan saksi-saksi mereka sendiri. Dalam Arthasastra dinyatakan bahwa sehubungan dengan pembuktian, pada prinsipnya pembuktian yang terbaik adalah pengakuan dari si tergugat sendiri, namun jika pengakuan tergugat itu tidak ada, maka pembuktian akan didasarkan pada saksi-saksi yang layak dipercaya, yang terdiri atas orang-orang yang diketahui sebagai orang yang jujur atau mereka yang disetujui oleh pengadilan untuk didengarkan sebagai saksi.

Normalnya, diperlukan minimal tiga orang saksi, namun (seandainya) para pihak bersepakat, maka dua saksi dianggap cukup. Namun, secara khusus terdapat penegasan, yakni untuk proses pengadilan mengenai utang maka tidak boleh hanya berdasar kesaksian satu orang saksi.

Pihak yang tidak boleh menjadi saksi dalam satu perkara adalah saudara laki-laki atau istri penggugat, partner bisnisnya, tanggungan, kreditor, debitor, musuh, pincang atau mereka yang sudah pernah dihukum. Sementara orang-orang berikut ini hanya akan dipanggil sebagai saksi jika dalam perkara yang melibatkan kelompok mereka sendiri: Raja, Brahmin ahli Veda, petugas desa, orang terluka, luar kasta, Candala, pengiku profesi yang tercela (despicable), yang buta, tuli, dungu, wanita, petuga pemerintahan, atau mereka yang sukarela menjadi saksi. Dalam suatu perkara yang menyangkut transaksi rahasia, kesaksian satu orang saksi, pria atau wanita, dapat diterima asalkan yang bersangkutan melihat atau mendengar transaksi tersebut.

Seorang majikan dapat diminta/dihadirkan untuk bersaksi mewakili pelayannya, seorang guru atau pendeta juga dapat mewakili muridnya, demikian pula halnya orang tua mewakili anaknya, namun mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Acara pendengaran kesaksian akan diakukan di depan kehadiran seorang Brahmin, sebuah tempat air, atau api.

Hakim akan senantiasa mengingatkan para saksi agar mereka memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan tentang sanksi/konsekuensi dari memberikan keterangan yang tidak benar. Arthasastra tidak memberikan sanksi secara fisik/hukum, namun sanksi yang bersifat hukum karma, yang ternyata sangat berat konsekuensinya dari kebohongan tersebut, antara lain kebohongan atau pemberian kesaksian palsu akan mengakibatkan hilangnya semua amal yang telah diperbuat selama hidup, baik amal yang berasal dari ritual-ritual keagamaan maupun amal berupa derma, bahkan akibat lebih ekstrem adalah menyusutnya semua harta kekayaan dari orang yang berbohong tersebut sedemikian sehingga akhirnya tak memiliki apa pun dan menjadi seorang pengemis, demikian dikatakan Arthasastra (Teks 3.11.34-38).

Hukum tentang Pewarisan

Hukum pewarisan yang dijabarkan di dalam Arthasastra adalah bersumber dan karena itu sama dengan konsep yang terdapat dalam Dharmashastra. Mengenai bagaimana konsep tersebut rasanya tidak perlu lagi secara rinci dibahas di sini. Yang justru penting dibahas kembali adalah mengenai prinsip-prinsip dasar dari sistem pewarisan Hindu ini. Antara lain mengapa hanya anak lelaki yang mewarisi adalah berdasarkan suatu dasar pemikiran yang sangat logis, yakni bahwa anak laki-laki diberi hak karena mereka pun dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan upacara kepada para leluhur.

Dengan demikian, dalam membicarakan konsep pewarisan menurut Hindu, maka sesungguhnya kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana membagi hak dan harta peninggalan orang tua, namun justru yang lebih prinsip adalah bahwa kita juga berbagi beban tanggung jawab. Di samping itu, menurut Hindu, salah satu tanggung jawab yang paling utama dari ahli waris adalah melakukan ritual-ritual keagamaan kepada para leluhur.

Transaksi Pinjaman ("Loan")

Pinjam-meminjam yang dilakukan antara suami-istri, orang tua-anak, antara saudara kandung merupakan jenis transaksi yang tidak bisa dituntut pemenuhannya secara hukum. Selain itu, istri pun tidak bisa dituntut untuk suatu utang yang dibuat oleh suaminya jika si istri memang tidak setuju dengan pengambilan utang itu. Sebaliknya, seorang suami secara hukum bertanggung jawab atas utang-utang yang telah dibuat oleh istrinya, khususnya jika sang suami telah pergi untuk jangka waktu lama tanpa memberikan nafkah kepada keluarganya.

Suatu jaminan atas utang hanya berlaku untuk utang yang dijamin tersebut dan karena itu tidak dapat digunakan untuk menjamin hal-hal lainnya. Suatu piutang yang dibiarkan selama sepuluh tahun akan dianggap tidak ada/lunas, kecuali apabila tidak ditagihnya utang selama sepuluh tahun itu karena yang bersangkutan (kreditor) sakit, atau kreditor sudah berusia tua (sehingga mengalami kendala mendatangi dan menagih utangnya kepada debitor), bencana alam, dan sebagainya. Apabila seorang pengutang/debitor meninggal, maka tanggung jawab pembayaran beralih kepada anak laki-laki, pewaris, penandatangan lainnya (sesama debitor), penjamin/jaminan.

Besarnya tingkat suku bunga dari suatu pinjaman harus disepakati bersama antara kreditor dan debitor. Sekali tingkat bunga tertentu telah disetujui maka tingkat suku bunga itu yang akan tetap berlaku sepanjang jangka waktu pinjaman tersebut. Bunga pinjaman yang tertunda pembayarannya tidak dikenai bunga lagi. Dengan adanya pemisahan itu, maka klaim utang pokok dan klaim bunga diajukan masing-masing/secara terpisah. Seseorang yang mengklaim pembayaran atas utang yang tidak pernah ada dan semua saksi yang berkesaksian palsu untuk mendukungnya, maka mereka itu akan bersama-sama dijatuhi hukuman.

Tingkat suku bunga yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah untuk transaksi umum (normal) sebesar 1,25% per bulan (15% per tahun), sedangkan untuk transaksi komersial, terbagi dua kategori, yakni komersial normal dan berisiko tinggi (misalnya harus menempuh perjalanan jauh, berbahaya, dan sebagainya). Suku bunga komersial normal sebesar 5% per bulan (60% per tahun), sedangkan yang berisiko tinggi sebesar 10% per bulan (120% per tahun; melewati hutan rimba) serta 20% per bulan (240% per tahun; yang melewati laut).

Hukum tentang Hak atas Kebendaan ("Property Law")

Dalam sistem hukum kebendaan Arthasastm terdapat sebuah aturan tentang berakhirnya suatu hak atas kebendaan apabila pemegang hak tersebut menelantarkan atau tidak memanfaatkan benda itu sebagaimana mestinya dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini merupakan konsep hak pemilikan yang berlaku universal dan diakui di hampir seluruh masyarakat beradab di dunia sampai saat ini.

Di sisi lain terdapat pula suatu aturan yang cukup fleksibel tentang perolehan atau pembuktian hak. Aturan yang dimaksud, yaitu, apabila dalam suatu keadaan tertentu si pemilik tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas barang tertentu, maka bukti tentang kontinuitas penguasaan/pengurusan oieh orang itu terhadap benda termaksud dianggap telah cukup untuk menimbulkan hak tersebut.

Hukum Perjanjian (Kontrak)

Sebuah kontrak adalah sah apabila dilakukan di tempat dan pada waktu yang tepat, sesuai dengan prosedur, dan dihadiri oleh saksi-saksi. Di samping itu, ditentukan bahwa objek perjanjian dijelaskan sejelas dan seperinci mungkin. Dalam kaitan itu, hakim akan menyatakan suatu perjanjian tidak sah apabila salah satu pihak tidak hadir, objek perjanjian tidak ada/tidak jelas (kecuali perjanjian pinjaman / "loan"), dilakukan secara sembunyi-sembunyi/dirahasiakan di dalam rumah (kecuali tentang pewarisan, perkawinan, salah satu pihak sakit, atau wanita yang tidak boleh keluar rumah), diperjanjikan pada malam hari (kecuali untuk rencana-rencana rahasia, atas perintah raja, mengenai (jenis) perkawinan tertentu, atau oleh mereka yang memang bertugas malam hari seperti prostitut, penjaga penginapan, dan sebagainya), diperjanjikan di dalam hutan (kecuali oleh mereka yang memang bertugas/bertempat di hutan seperti pemburu, mata-mata, pedagang keliling), didasarkan atas niat/itikad buruk (kecuali oleh agen rahasia dan sebagainya).

Syarat keabsahan perjanjian lainnya adalah suatu pihak harus sudah dewasa, mampu bertindak sendiri/tidak di bawah perwalian/pengampuan, kecuali memang diberi wewenang untuk itu. Pembatalan suatu perjanjian pada prinsipnya dapat dilakukan asal memenuhi persyaratan, yaitu dalam suatu jangka waktu tertentu, sedemikian agar tidak satu pihak pun dalam perjanjian tersebut menderita kerugian akibat pembatalan perjanjian itu.

Kemitraan ("Partnership")

Partner dalam suatu usaha akan membagi keuntungan di antara mereka apakah secara sama rata ataupun dalam proporsi tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat terlebih dahulu. Begitu suatu usaha yang dilakukan melalui kemitraan tersebut telah dimulai, maka partner mana pun tak diperkenankan untuk menolak mengerjakan apa yang menjadi bagian kewajibannya, kecuali jika sakit atau keadaan lain yang tak bisa diduga dan tak kuasa diatur oleh manusia.

Oleh: Dr. I.B Redendra, SH., MH
Source: Warta Hindu Dharma NO. 532 April 2011