Sistem Hukum dalam Arthasastra

Dalam suatu teks Arthasastra dinyatakan bahwa seorang raja yang melaksanakan tugasnya melindungi masyarakat secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka ia akan masuk surga. Sebaliknya, mereka (para pemimpin, termasuk dalam pengertian ini adalah para hakim atau mereka yang menjalankan tugas mengadili atau memberikan keadilan kepada masyarakat; Pen) yang tidak melindungi masyarakat atau bersikap tidak adil dalam menjatuhkan putusan-putusan dan hukuman-hukuman, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala surga seperti itu (Teks 3.1.41).

Pengertian raja dalam teks di atas adalah terutama dalam makna sebagai penegak hukum/keadilan. Seorang raja, sesuai dengan kelaziman pada masa itu, dalam kondisi tertentu dapat berperan sebagai seorang hakim, khususnya apabila kasus-kasus yang dihadapi adalah kasus sangat penting dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kenegaraan dan kemasyarakatan, atau jika ternyata kasus termaksud tidak dapat diselesaikan oleh hakim-hakim biasa yang mestinya bertugas menyelesaikannya. Dalam kontels sekarang dapat dianalogikan bahwa raja memegang kekuasaan judikatif tertinggi sebagaimana halnya Mahkamah Agung.

Di dalam teks-teks Arthasastra seorang hakim disebut dengan terminologi Dharmastha - yang secara harfiah berarti penegak Dharmastha Pemberian nama tersebut menunjukkan suatu paradigma dalam sistem hukum yang dianut Arthasastra bahwa yang dianggap sebagai sumber paling prinsipil dari semua asas dan norma hukum yang berlaku (sumber dari segala sumber hukum; Pen) adalah Dharma atau kebenaran. Dalam tataran praksis, penjelasan lebih lanjut yang dapat diberikan dari paradigma tersebut adalah konsep bahwa selama setiap orang mematuhi svadharma mereka masing-masing (sesuai varna dan ashrama mereka) dan raja pun bertindak sesuai dengan Rajadharma-nya, maka niscaya ketertiban sosial akan tetap terjaga dan terpelihara.

Di dalam Arthasastra juga dianut pandangan yang menunjukkah pengakuan atas eksistensi dan keberlakuan hukum-hukum kebiasaan yang memang secara riil hidup, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan diakui sebagai salah satu sumber hukum sangat penting dalam sistem hukum Arthasastra.

Selain bentuk-bentuk aturan hukum tersebut ada perangkat hukum yang berbentuk keputusan Raja. Sebuah teks yang berkaitan dengan keputusan raja tersebut menyatakan "Apabila aturan-aturan tradisional ternyata sudah tidak efektif lagi karena sudah tidak bermanfaat atau sudah tidak ditaati lagi oleh masyarakat, maka Raja dapat memberlakukan suatu hukum tertulis melalui Sekretaris Negara karena sesungguhnya Raja adalah penegak aturan kebenaran di dunia ini (Teks 3.1.38).

Selain Dharmastha atau hakim, dalam Arthasastra ditemukan pula suatu istilah, yakni "Pradeshtr" terminologi Pradeshtr ini oleh L.N. Rangarajan dkk. diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan istilah Magistrate. Jika dilihat dari bunyi teks Arthasastra yang terkait dengan masalah ini, maka akan dapat dipahami bahwa istilah Pradeshtr atau Magistrate ini sesungguhnya nama dari sebuah jabatan penegak hukum seperti halnya Dharmastha atau hakim.

Menurut penjelasan yang diberikan L.N. Rangarajan, perbedaan antara hakim dengan Magistrate antara lain bahwa hakim mempunyai kewenangan atau kompetensi atas kasus-kasus yang menyangkut iransaksi di antara para pihak (privat), "mentara di sisi lain, Magistrate memiliki kewenangan terhadap penanganan kasus-kasus kejahatan terhadap masyarakat umum (publik). Namun, perbedaan tugas dan kewenangan antara hakim dan Magistrate tersebut tidaklah bersifat mutlak, sebagai contoh, penipuan menyangkut perkawinan meskipun terjadi antara pihak-pihak privat, dapat diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan terhadap masyarakat umum/publik.

Magistrat juga mengemban tugas dan fungsi yang merupakan kombinasi dari fungsi yudikatif dan eksekutif (dalam pengertiannya sekarang). Mereka juga dilibatkan dalam pemungutan berbagai pajak dan bea lainnya. Baik hakim dan magistrat adalah subordinasi dari Samahartr atau Kanselir. Kriteria untuk menjadi hakim atau magistrat tersebut adalah sejajar dengan kualifikasi yang dibutuhkan guna memenuhi kriteria menjadi seorang menteri.

Belum diperoleh data yang memadai untuk menyimpulkan apakah dalam sistem hukum yang dibahas dalam Arthasastra ini terdapat upaya-upaya hukum seperti banding dan kasasi, namun satu hal yang sudah cukup jelas bahwa peradilan banding dapat dilakukan oleh Raja. Artinya, ketika ada kasus yang naik banding dan seterusnya, maka Raja dalam fungsi beliau sebagai penegak keadilan dan kebenaran tertinggi dimungkinkan untuk berperan sebagai Hakim Tertinggi.

Sumber Hukum

Setiap kasus atau sengketa akan diadili berdasarkan empat sumber hukum, yang tata urutan atau skala prioritasnya adalah (1) Dharma, berdasarkan kebenaran; (2) bukti, berdasarkan kesaksian; (3) kebiasaan, yakni tradisi yang diterima dan dipraktekkan oleh masyarakat; dan (4) hukum tertulis dari Raja. Penyebutan tata urutan yang menunjukkan hierarki dan skala prioritas sumber hukum tersebut di atas sampai saat ini masih dianut.

Dalam konteks Indonesia ketentuan tersebut serupa dengan Tap MPRS Nomor XX, Tahun 1966 yang kini sudah diganti dengan Tap MPR Nomor 3, Tahun 2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Sangat mengagumkan bahwa sekitar 20 abad yang lalu konsep tersebut sudah dimunculkan dan ternyata memang masih relevan dan diakui kebenarannya sampai sekarang.

Apabila terdapat perbedaan, inkonsistensi, atau bahkan pertentangan antara kebiasaan dengan Dharmashastra (Shastra), maka masalah itu akan diselesaikan dengan mengacu dan mendasarkan diri pada kaidah Dharma. Apabila inkonsistensi tersebut terdapat di antara bukti/ kesaksian dengan Shastra, maka masalah tersebut akan diselesaikan juga berdasarkan Dharma. Namun, apabila pertentangan tersebut terjadi antara Shastra dan hukum tertulis (yang diasumsikan bahwa tentunya hukum tertulis tersebut disusun berdasarkan Dharma), maka dalam kondisi seperti ini, hukum tertulis yang akan berlaku. Dengan dasar pemikiran bahwa ketentuan atau penjelasan dari shastra tertentu tersebut ternyata sudah tidak ada lagi atau kalaupun ada ternyata sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada (Teks 3.1.43-45).

Hakim dan Magistrat

Dalam tiap proses pengadilan terdapat majelis hakim yang terdiri atas tiga orang hakim. Majelis hakim tersebut menyelenggarakan proses-proses peradilan di pos-pos perbatasan, di distrik-distrik, dan di propinsi-propinsi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk menjadi seorang hakim syaratnya cukup berat. Hakim harus merupakan orang-orang yang sangat memahami mengenai dharma dan selain itu harus mempunyai kualitas, karakter, serta integritas tinggi yang dapat disebandingkan dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang menteri.

Para hakim tersebut akan menangani dan mengadili berbagai kasus (sipil) yang timbul dari sengketa antara dua pihak. Dalam melaksanakan tugas para hakim harus bersikap objektif dan tidak memihak (Teks 3.20.24). Selain itu, ada beberapa hal lain yang tidak boleh dilakukan oleh hakim, antara lain hakim tidak boleh mengancam, menekan, atau mengusik pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh merekayasa suatu proses peradilan untuk tujuan apa pun. Hakim pun tidak boleh menunda-nunda proses pemeriksaan atau peradilan tanpa alasan yang pantas apalagi jika penundaan-penundaan tersebut, baik disengaja maupun tidak menyebabkan suatu pihak membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk berperkara.

Jika hakim melanggar larangan-larangan tersebut, maka hakim tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman denda. Jika kesalahan tersebut dilakukan berulang, maka besarnya denda akan dilipat-gandakan dan hakinp. akan diberhentikan dari tugasnya sebagai hakim (Teks 4.9.13-16). Sementara itu, majelis magistrat juga terdiri atas tiga orang. Magistrat bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat antisosial atau melanggar kepentingan publik. (Selanjutnya)

Oleh: Dr. I.B Redendra, SH., MH
Source: Warta Hindu Dharma NO. 528 Desember 2010