Pencegahan dan Penindakan Korupsi Menurut Arthasastra [2]

(Artikel Sebelumnya)

Ungkapan tentang perkiraan terbuka terdapat pada Ats. butir 16,17, 19, Bab VI, Bag 24, hal. 93, yang berbunyi antara lain : "penerimaan terdiri dari perimaan sekarang, masih terbuka, yang berasal dari sumber-sumber lainnya. Apa yang termasuk saldo tahun lalu, adalah penghasilan yang masih terbuka (Paryushita). Pada Ats. Bab VII, Bag. 25, butir 3, berbunyi antara lain : "Bendahara hendaknya menyerahkan secara tertulis semua penerimaan, penerimaan yang masih terbuka, pendapatan dan pengeluaran".

Arthasastra juga tidak menutup kemungkinan penggunaan single akunting (tata buku tunggal), yaitu pencatatan selama tahun berjalan hanya menggunakan buku kas saja. Tetapi harus dibarengi dengan penyusunan dan pelaporan saldo dan rincian atas akun terbuka, seperti hutang dan asset penting lainnya dilakukan dalam kurun waktu sehari, lima harian, dua minggu, sebulan, empat bulan dan setahun (Ats. Bab VII, Bag. 25, 30: 98). Setiap akan melakukan pembayaran atas hutang, terutama yang berasal dari tagihan sehari, lima hari, dua minggu, sebulan sebelumnya, dst nya, harus dicek terlebih dahulu, apakah nota-nota tagihan tersebut sudah tercatat dalam daftar hutang. Apabila tidak tercatat dalam daftar hutang, maka tagihan tersebut tidak patut dibayar. Tetapi apabila nota tagihan tersebut memang harus dibayar, maka harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

Demikian juga halnya dengan penerimaan per kas. Penerimaan per kas ini harus dicek, apakah berasal dari penerimaan baru, atau berasal dari piutang sehari, lima hari, dua minggu, empat bulan atau setahun. Apabila ada penerimaan kas yang nota penjualannya sudah lama, dan tidak tercatat dalam catatan piutang, maka harus segera diusut dan diselesaikan permasalahannya. Pada saat menyusun laporan, single akunting ini harus dibarengi dengan penggunaan dobel akunting, khususnya untuk akun-akun terbuka. Bukti-bukti yang berkaitan dengan akun terbuka harus dicek, untuk mengetahui dan menetapkan saldo dari masing-masing akun tersebut, sebelum dicatat dalam neraca. Jadi boleh dikatakan digunakan system campuran, yaitu system tata buku tunggal dan tata buku berpasangan.

Sistem tata buku tunggal (system kas), mempunyai kelemahan yang mendasar, yaitu : (1) tidak bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan, kecuali dibarengi dengan system tata buku berpasangan, khususnya pada akhir tahun, yaitu dengan membuat penyesuaian-penyesuaian seperlunya; (2) karena system kontrolnya cukup lemah, maka system kas ini baik diterapkan, apabila pemilik perusahaan dapat terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, terutama dalam pengelolaan keuangan; (3) apabila pemilik perusahaan tidak dapat terlibat langsung dalam mengelola keuangan perusahaan, maka untuk mengelola keuangan harus ditempatkan pegawai yang benar-benar jujur, apabila pegawai yang dipercaya tersebut menurun tingkat kejujurannya, maka harus diwaspadai, akan dengan mudah dapat merugikan perusahaan, seperti membuat pengeluaran tidak dapat terlibat langsung dalam mengelola keuangan perusahaan, maka harus dibuat ketentuan, fihakyang dipercaya mengelola perusahaan, minimal seminggu sekali diwajibkan membuat laporan kas, laporan hutang, piutang, lengkap dengan rinciannya. Lebih baik lagi, apabila-laporan ini dibuat secara harian. Laporan tersebut harus dianalisis oleh pemilik, dan apabila ditemukan penyimpangan, segera diambil tindakan.

1.2). Staf Audit Intern

Menurut Arthasastra, pemerintahan kerajaan telah dilengkapi dengan perangkat pengawas intern yang baik. Telah terbentuk lembaga pengawas intern, sebagaimana layaknya pemerintahan yang berbentuk kerajaan atau republic saat ini. Aparat pengawas terdiri dari para pengawas profesional, dan secara jelas disebutkan, pengawas-pengawas tersebut adalah akuntan-akuntan yang berpengalaman. Tampaknya, profesi akuntan telah ada dan dihargai pada zaman tersebut, walaupun baru sebatas sebagai pengawas intern, belum sebagai akuntan public.

Mengenai bukti telah adanya lembaga pengawas, lengkap dengan kantornya, dijelaskan sbb. "Para pengawas hendaknya membangun kantor pencatatan menghadap ke timur atau utara, dengan bangsal terpisah, tempat buku-buku catatan" (Ats. BabVII, Bag. 25,1 : 95). Para pengawas, dapat melakukan pemeriksaan di tempat yang diperiksa, ataupun di kantor pemeriksa. Untuk pemeriksa dibawa ke kantor pemeriksa. Itulah sebabnya di kantor pemeriksa disediakan tempat untuk menyimpan buku-buku catatan.

Kata akuntan, sebagai pemeriksa professional, dapat ditemukan pada Arthasastra butir 16 & 34, Bab VII, Bag. 25. yang berbunyi antara lain : "Para akuntan hendaknya masuk pada hari purnama Ashada. Apabila akuntan tidak siap melakukan audit, atau menolak perintah, atau mengubah penghasilan dan pengeluaran dengan cara yang berbeda dari yang tertulis, dikenakan denda, atau hukuman yang keras". Di sini sudah muncul masalah hukuman untuk yang berbuat salah, dari hukuman ringan sampai dengan berat. Dengan tidak memandang siapa yang melakukan.

Pengawas intern ini dalam melakukan pemeriksaan terdiri dari para inspektur, akuntan, petugas pencatat, pemeriksa mata uang, dan penerima saldo kas (Ats. Bab IX, Bag. 27, but. 28 : 106). Hal ini berarti hasil pemeriksaan para pengawas dapat dijadikan alat untuk melakukan penindakan. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sangat ketat, yaitu dilakukan terhadap catatan penerimaan dan pengeluaran secara harian, kelompok lima harian, dua minggu, sebulan, empat bulan dan setahun (Ats. Bab VII, Bag. 25, but. 30 s/d 33 : 98/99). Kautilya juga menyadari, bahwa menindak korupsi tidak mudah, seperti halnya ikan yang bergerak dalam air sulit diketahui kapan minum air. Tetapi ada suatu keyakinan, adalah mustahil, madu atau racun yang ditaruh dalam lidah, tidak dicicipi oleh yang bersangkutan (Ats. Bab IX, Bag. 27, but. 32- 33: 107).

1.3). Hukum Karma

Dalam Pancasrada, landasan keyakinan umat Hindu, kepercayaan terhadap hukum karma termasuk dalam urut ketiga. Hukum karma, adalah hukum sebab dan akibat. Ditinjau dari saat pelaku menerima akibatnya, karma pala digolongkan kedalam 3 jenis, yaitu : (1) Sancita karma pala, yaitu pahala atas perbuatan dimasa kelahiran dahulu, baru diterima pada kelahiran sekarang; (2) Pararabda karma pala, pahala dari perbuatan semasa hidup ini, diterima pula masa ini, dapat dinikmati semuanya, atau sebagian; (3) Kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada periode perbuatan dilakukan, sehingga diterima pada kehidupan dimasa yang akan datang.

Pencantuman hukum karma pada panca srada, mempunyai tujuan sangat mulia, yaitu diharapkan umat Hindu, sebelum melakukan suatu perbuatan ingat terlebih dahulu dengan akibatnya. Ini berarti dapat mengerem perbuatan yang berdampak negative ditinjau dari sisi hukum karma. Hukum karma, sebagai rem pakem, diharapkan dapat berfungsi secara otomatis. Dengan demikian, perbuatan jahat dimasyarakat dapat dikurangi dan perbuatan baik meningkat. Hukum karma sebagai hukum alam, manusia percaya ataukah tidak, hukum itu tetap berjalan. Tidak ada tawar-menawar. Hukum karma, bagaikan pisau bermata dua, dapat berfungsi sebagai pencegahan dan penindakan.

Sebagai konsep kepercayaan umat Hindu tentang hukum karma, dimuat dalam Rg.Weda, Mandala VII, Sucta 104, butir 10, antara lain menyatakan, bahwa : "mereka yang mencoba mencemari sari makanan, mencuri, merampok, akan tenggelam dalam kehancuran, bukan dia sendiri, tetapi juga keturunannya. Pada bagian lain disebutkan juga, bahwa apabila manusia memuja Tuhan dengan kebohongan, tidak sungguh-sungguh, maka kehancuran akan menimpa yang bersangkutan".

Permohonan agar diampuni dari dosa yang ditimbulkan oleh perbuatan (karma), juga dimuat dalam mantram puja trisandya, butir 4, yang berbunyi antara lain : Ya, Sang Hyang Widhi Wasa, perbuatan hamba penuh nestapa, jiwa hamba juga nestapa, .... mohon selamatkanlah hamba dari kenestapaan ini. Pada doa puja trisandya ke 6 (penutup), permohonan agar diampuni dari perbuatan yang nestapa dicantumkan lagi, bahkan ditambah dengan permohonan agar diampuni pula atas dosa yang diakibatkan oleh pikiran dan perkataan. Ditinjau dari sisi pengendalian moral, dari beberapa ayat yang diuraikan di atas, system pengawasan melekatnya bagi umat Hindu sangat hebat. Bagi umat Hindu yang rajin bertrisandya, rem itu diharapkan berfungsi secara otomatis.

Rumusan mengenai hukum karma, dimuat dalam Manawa Dharmasastra, Buku IX, butir 40, yang berbunyi "Pohon itu yang ditanam, dan tidak akan yang lain tumbuh, apapun juga jenis benih yang ditanam, jenis pohon itulah yang tumbuh". Jelas sekali perumpamaan yang digunakan.

2) Sistem Penindakan Korupsi
Dari segi ajaran Hindu, penindakan korupsi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan hukum positif dan hukum karma.

2.1.) Melalui Hukum Positif

Hukum positif, adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau oleh sekelompok masyarakat, dan aturan tersebut mengikat dan berlaku bagi semua masyarakat atau rakyat dibawah pemerintahan tersebut. Untuk di Indonesia, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001.

Aturan-aturan yang tertuang dalam Buku Arthasastra, berlaku untuk membuktikannya, harus diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang terlebih dahulu. Sesuai Arthasastra, yang melakukan pemeriksaan adalah Staf Audit Intern. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Staf Audit Intern, dan apabila yang diperiksa terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan kesalahannya. Arthasastra menegaskan, bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila telah diperoleh bukti-bukti secukupnya (Ats. Bab VII, Bag. 83, 13 : 323).

Hukuman terhadap para koruptor menurut Arthasastra dimulai dari yang ringan sampai dengan hukuman mati, yaitu berupa teguran, mutasi jabatan, pengembalian jumlah yang dikorup, hukuman penjara, hukuman penyiksaan badan, seperti dipukul dengan kayu atau besi, pemotongan anggota badan dan terakhir hukuman mati. Pegawai yang korupsi dipindahkan tugasnya, dan hasil korupsinya harus dikembalikan ke kas negara (Ats. Bab IX, But. 35 : 107). Pegawai yang korupsi tersebut dipindah tugaskan untuk menjaga perbatasan atau menjaga hutan yang dihuni gajah.

Dalam hal pegawai melakukan pelanggaran kecil, cukup diberikan peringatan, sedangkan untuk pelanggaran besar harus dihukum sesuai dengan bobot pelanggarannya. Apabila pegawai menimbulkan kerugian disebabkan oleh ketidaktahuan, yang bersangkutan diharuskan mengembalikan (Ats. Bab IX, Bag. 27, but. 14, 16 : 105). Bagi pegawai yang jumlah korupsinya besar dikenakan hukuman cambuk besi 12, 20, 30 kali. Bagi yang lebih berat lagi dikenakan hukuman pemotongan tangan, kaki, telinga dan atau hukuman mati.

Dengan hukuman yang berat tersebut maka pegawai yang berniat melakukan korupsi menjadi takut. Kasus korupsi dapat ditekan sekecil mungkin. Dewasa ini, hanya negeri cina yang menerapkan hukuman mati untuk para koruptor. Apabila korupsi tidak ditindak tegas, berakibat menyengsarakan rakyat, dan membangkrutkan negara.

2.2) Melalui Hukum Karma

Akibat dari hukum karma, tidaklah seperti hukum positif, yang terbukti bersalah dihukum dalam penjara. Proses penjatuhan hukumanpun tidak diketahui dan tidak dirasakan oleh yang melakukan perbuatan. Tahu-tahu sudah begini atau begitu, dalam keadaan keras atau sedang-sedang saja. Umumnya, manusia menyebutnya sebagai cobaan, peringatan dari Tuhan. Kadang-kadang, malah Tuhan disalahkan, mengapa memberi cobaan kepada yang bersangkutan. Yang sadar, lalu minta ampun kepada Tuhan, atas segala perbuatannya yang salah. Pengadilan dan hukuman dari hukum karma tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Jaksa, hakimnya tidak dapat disogok. Yang perlu diketahui, bagaimana cara kerja dari hukum karma tersebut.

Menurut Manawa Dharmasastra, Buku IV, butir 172, 173, bahwa : "kejahatan yang dilakukan didunia ini, ganjarannya tidak sekaligus diterima oleh yang bersangkutan, tetapi sedikit demi sedikit perbuatan jahat tersebut merongrong yang bersangkutan. Jika ganjarannya tidak menimpa orang yang bersangkutan, akan menimpa anak-anaknya, jika tidak pada anak-anaknya, pasti akan menimpa cucu-cucunya. Tetapi yang pasti, suatu kejahatan yang telah dilakukan, tidak akan urung menghasilkan buah bagi yang melakukan".

Pada Manawadharmasastra, Buku V, butir 60, bahwa hubungan keluarga itu baru berakhir sampai turunan ketujuh menaik dan menurun. Maka ini berarti, hukum karma berlaku sampai tujuh turunan. Dalam buku Hita Upadesa, ditemukan penjelasan, bahwa perbuatan baik atau buruk, akan memberikan hasil kepada yang melakukan dalam waktu 3 tahun, tiga bulan, tiga setengah bulan, atau dalam tiga hari (Hita Upd. Bab I, butir 84 : 50). Ajaran Hindu memuat segala hal mengenai kehidupan manusia, termasuk menangani masalah korupsi. Berbanggalah menjadi umat Hindu.

Source: I Wayan Dhana l Warta Hindu Dharma NO. 485 Mei 2007