Pencegahan dan Penindakan Korupsi Menurut Arthasastra

Buku Arthasastra yang disusun oleh Kautilya, lebih kurang 300 tahun sebelum Masehi, dinyatakan terdiri dari 15 (lima belas) buku. Tiap Buku terdiri dari beberapa bab. Buku Satu, Mengenai Latihan, Buku Dua, Mengenai Kegiatan Kepala Departemen, Buku Tiga, Mengenai Para Hakim, Buku Empat, Mengenai Penghakiman Terhadap Para Penjahat, Buku Lima, Mengenai Kegiatan Rahasia dan selanjutnya Buku Limabelas, tentang Metode Ilmu. Menurut daftar klasifikasi Kitab Suci Hindu, yang disusun oleh Drs. I Gusti Made Ngurah (1988), Arthasastra, termasuk salah satu kelompok kitab suci Hindu, yang disamping Arthasastra, sebagai induknya, terdapat sepuluh buku lainnya, seperti : Buku Manawa Dharmasastra, Usana, Dewadigama, Sarassamuccaya, dsb.

Kata Korupsi sudah dimuat dalam Arthasastra (Bab X, Bagian 6, butir 18 : 28), yang berbunyi: "Ia (para menteri) hendaknya jangan menimbulkan korupsi pada orang yang tidak korupsi, seperti menuangkan racun kedalam air; karena tidak ditemukan obat bagi seseorang yang sudah terlanjur menjadi korup."

Butir di atas mengandung peringatan, bahwa apabila racun sudah tertuang ke dalam air, adalah sulit untuk memisahkan mana racun mana air. Hal tersebut juga berarti peringatan kepada para menteri, bahwa menteri jangan korupsi, karena apabila hal ini sampai terjadi, maka sangat sulit untuk memberantasnya. Berdasarkan ungkapan dari butir 18 tersebut, dapat dimaknai bahwa, memberantas korupsi dalam sebuah departemen adalah kewajiban para menteri dengan jajaran pejabat dibawahnya, tetapi apabila menterinya korupsi, lalu siapa yang bertugas memberantasnya.

Modus Operandi Korupsi
Modus operandi korupsi artinya bagaimana para koruptor tersebut melakukan korupsi. Arthasastra telah merumuskan modus operandi korupsi, dengan menyatakan ada sekitar 40 (empat puluh) cara penggelapan yang dilakukan oleh para pegawai kerajaan. Berikut diuraikan beberapa diantaranya, yaitu: (1) apa yang telah diperoleh, tetapi baru dinyatakan kemudian; (2) apa yang seharusnya dilaksanakan, tetapi tidak dilaksanakan; (3) apa yang tidak perlu dilaksanakan, dilaksanakan; (4) apa yang dilaksanakan, seakan-akan tidak dilaksanakan; (5) apa yang sedikit dilaksanakan, tetapi seakan-akan dilaksanakan banyak; dan yang terakhir; (40) ketidak cocokan dengan wadah/tempat yang digunakan (ats. Bab VIII, Bag 26, butir 20, 21 :101 -102).

Tipologi modus operandi kecurangan (korupsi) dewasa ini sudah semakin kompleks, karena yang menjadi korbannya bukan hanya keuangan Negara, tetapi keuangan/ kekayaan pihak suasta, dan pelakunya juga pihak suasta. Kecurangan tersebut seperti kecurangan lewat iklan, kecurangan dalam penjualan barang, kecurangan dalam kredit bank, dsb nya.

Istilah korupsi berlaku untuk penyalah gunaan terhadap keuangan dan kekayaan Negara, sedangkan penyalah gunaan terhadap kekayaan fihak swasta, disebut dengan kecurangan atau fraud. Sehubungan dengan semakin kompleknya tindakan para penelikung keuangan ini, maka menurut (Bologna Jack, dkk 1987, 22-23), yang menulis buku tentang audit kecurangan, bahwa modus operandi kecurangan/korupsi ada sekitar 66 (enam puluh enam) jenis. Jadi ada penambahan sekitar 26 buah atau sekitar 65% sejak Arthasastra, yang ditulis oleh Kautilya, sekitar 300 tahun belum Masehi. Penambahan modus operansi kejahatan tersebut antara lain kejahatan menggunakan computer, perdagangan saham, dsb.nya, yang pada zaman Arthasastra kegiatan seperti itu memang belum ada.

Korupsi Ditinjau Dari Jumlah Pelakunya
Ditinjau dari segi banyaknya pelaku dalam suatu perbuatan korupsi, maka dapat dikatagorikan kedalam : pelaku korupsi tunggal dan jamak. Pelaku jamak (berkelompok), artinya lebih dari satu orang, bisa dua, tiga, bahkan sampai jumlah tak terbatas, apabila perbuatan korupsi itu sudah dianggap sebagai sebuah budaya.

1) Pelaku Korupsi Tunggal

Apabila pelaku korupsinya tunggal (satu orang), biasanya yang bersangkutan mulai dari jumlah kecil terlebih dahulu, makin lama semakin besar. Yang sering melakukan tindakan korupsi seperti ini adalah kasir, dengan cara melakukan lapping, yaitu menunda pencatatan penerimaan kas, yang diterima pada hari itu. Bukti penerimaannya disimpan, dan uangnya dibawa pulang, atau disimpan ditempat lain, tujuannya untuk kepentingan pribadi. Keesokan harinya, penerimaan kas yang diambilnya kemarin, ditutup dengan penerimaan kas yang baru pada hari tersebut, minimal sejumlah yang sama, namun biasanya dalam jumlah yang lebih besar, agar dapat sisa lebih lagi. Demikian seterusnya.

Dalam Arthasastra, tindakan kecurangan seperti ini jelas dimuat dalam Bab VIII, Bag. 26, butir 21 : 102, yang antara lain berbunyi "apa yang diperoleh, baru dinyatakan kemudian". Ini berarti bahwa uangnya sudah diterima, tetapi belum dicatat, dan pencatatannya baru dilakukan beberapa hari kemudian.

Tindakan lapping ini dapat terbongkar apabila dilakukan pemeriksaan fisik kas oleh atasan langsung atau oleh tim pemeriksa intern atau pemeriksa ekstern, yaitu dengan cara mengecek semua bukti penerimaan dan pengeluaran dengan pencatatannya dalam buku kas. Pemeriksa harus waspada apabila menemukan bukti penerimaan kas yang pencatatannya kedalam buku kas ditunda sehari atau lebih Ini suatu pertanda kemungkinan besar adanya tindakan lapping.

Apabila pemeriksaan pisik kas jarang dilakukan, maka tindakan lapping yang dilakukan oleh satu orang dapat berlangsung lama. Paling-paling teman-teman sejawat pelaku lapping tersebut merasa curiga, karena biasanya terjadi perubahan perilaku pada pelaku, seperti kelihatan hidup lebih mewah, lebih royal, dsb.nya. Apabila pimpinan peka terhadap perubahan pegawai ini, seyogyanya mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan kas secara mendadak, sehingga tindakan jahat pegawai yang bersangkutan dapat dibongkar. Pelaku penyelewengan tunggal, lazim pula dilakukan oleh pemegang buku bank, yaitu ketika menyetorkan uang tunai, cek dan bilyet giro ke bank, uang tunai, cek atau giro bilyet tersebut tidak disetorkan ke bank perusahaan, tetapi ke-rekening bank pribadi, atau keluarga dekatnya.

Pencegahan penyelewengan seperti ini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan rekening bank secara rutin, atau tiba-tiba. Penyetoran uang ke bank pribadi, atau keluarga dekatnya. Pencegahan penyelewengan seperti ini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan rekening bank secara rutin, atau tiba-tiba, Penyetoran uang ke bank ini dicek silang dengan penyetoran-penyetoran yang berasal dari buku kas, dan penyetoran-penyetoran yang berasal dari sumber lainnya, seperti dari penjualan, dimana debitur melunasi hutangnya menggunakan cek atau bilyet giro. Penyetoran uang tunai, cek, giro bilyet yang telah jatuh tempo, harus dicatat dalam buku bank perusahaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, pemeriksa meminta ke bank saldo rekening bank- per-tanggal pemeriksaaan. Dengan langkah peme-riksaan tersebut, diharapkan tindakan penyelewengan dapat diungkap, dan selanjutnya diambil tindakan pembenahan.

Modus operandi penyelewengan atas penyetoran uang, cek atau bilyet giro yang telah jatuh tempo ke bank, sudah diantisipasi dalam Arthasastra, dengan menyatakan antara lain : "Apa yang seharusnya dilaksanakan, tidak dilaksanakan; ketidak cocokkan dalam pelaksanaan; ketidak-cocokkan dengan jumlah seluruhnya (Ats. Bab VII, Bag. 26, butir 21: 102). Ungkapan tersebut di atas bermakna, bahwa pegawai telah melakukan penyimpangan terhadap prosedur yang seharusnya ditaati, dan tindakannya mengakibatkan kekayaan negara menjadi tidak cocok, dalam hal ini, bahkan menjadi berkurang.

2) Pelaku Korupsi Jamak

Korupsi dengan cara menunda pencatatan penerimaan ke dalam buku kas dapat dilakukan dengan cara sendirian (pelau tunggal), dapat juga dengan jamak (berkelompok), yaitu yang terlibat lebih dari satu orang. Demikian juga halnya dengan penyelewengan atas penyetoran uang tunai atau cek ke bank, dapat dilakukan oleh pelaku tunggal atau lebih dari satu orang.

Perbuatan penyelewengan berkelompok, dapat dilakukan pada semua jenis kegiatan, seperti dalam melakukan pembelian atau pengadaan barang dan jasa, penjualan, pembayaran gaji dan upah, dan sebagainya. Pihak yang terlibat, tidak terbatas orang dalam organisasi atau bagian itu saja, tetapi dapat merambah ke pihak luar. Apabila kita mencermati berita-berita yang dimuat media masa saat ini, di Indonesia, sudah terjadi korupsi berkelompok. Mungkin saja ada ketua kelompoknya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mencanangkan pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), KKN, merupakan suatu pemufakatan jahat dengan cara bersekongkol atau saling bertengkar. Dengan bersekongkol dan bertengkar, mereka akan menghabiskan kekayaan Negara, dan selanjutnya menghancurkan Negara "(Ats. Bab IX, Bag 27, butir 4,5 : 104).

Biasanya kalau korupsi dilakukan berkelompok, lebih mudah terbongkar, yaitu apabila terjadi pembagian yang tidak sama dengan yang diperjanjikan diantara para pelakunya. Yang paling penting, untuk mencegah penyelewengan atas uang yang disimpan di kas atau di bank adalah kas dan rekening bank harus sering diperiksa, baik secara berjadual, lebih-lebih dengan mendadak. Apabila ditemukan penyimpangan harus diambil tindakan tegas dan segera, tanpa pilih kasih. Tentu yang harus diperhatikan dan menjadi syarat penting dalam memberantas korupsi berkelompok, bahwa yang seharusnya mencegah dan menindak korupsi tidak menjadi bagian dari yang seharusnya ditindak. Kalau hal ini terjadi, ya repot, pagar makan tanaman. Masalah tidak akan pernah selesai.

Pencegahan Dan Penindakan Korupsi

1) Sistem Pencegahan
Arthasastra telah mempersiapkan alat pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap korupsi. Alat pencegahan korupsi menurut Arthasastra, antara lain :

1.1). Sistem Akuntansi

Dalam hal system akuntansi (pencatatan) atas aset dan keuangan negara, Arthasastra menerapkan system dobel akunting (akrual basis). Maksudnya adalah, semua hak dan kewajiban Negara dicatat dan dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya. Jadi secara garis besar, catatan keuangan Negara, tidak hanya memuat catatan mengenai saldo kas, tetapi memuat catatan atas piutang dan hutang, serta semua asset yang dimiliki Negara. Neraca Negara disusun kemudian, akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber yang merepresentasikan kas yang akan diterima dimasa yang akan datang. Arthasastra telah menerapkan system pencatatan yang sangat maju. Negara-negara modern saat ini, menerapkan pencatatan atas kayaan dan keuangan Negara menggunakan basis akrual. Indonesia menerapkan basis akrual sejak tahun 2005.

Apakah pada zaman Arthasastra telah berkembang budaya tulis menulis? Kalau belum bagaimana bisa menerapkan system akuntansi dengan dobel akunting. Tampaknya budaya tulis menulis telah berkembang dengan baik pada zaman tersebut. Hal ini terbukti adanya penjelasab sbb. : "Para pengawas hendaknya membangun kantor pencatatan menghadap ke timur atau utara, dengan bangsa terpisah, tempat untuk buku-buku catatan. Pengawas hendaknya menyuruh mencatat dalam buku catatan, besarnya jumlah, jenis kegiatan dan total penerimaan. Pegawai hendaknya menyerahkan secara tertulis penerimaan yang diperoleh, penerimaan yang masih terbuka, dst.nya" (Ats. Bab VII, Bag. 25, butir 1,2,3,: 95).

Suatu bukti bahwa Arthasastra menerapkan dobel akunting/dapat diketahui dari ditemukannya istilah perkiraan/akun terbuka. Terminologi perkiraan/akun terbuka hanya terdapat pada system dobel akunting. Yang lebih menarik lagi, pada system pencatatan yang dianut Arthasastra, sudah jelas menyebutkan adanya perkiraan/akun. Perkiraan/akun ini merupakan suatu cara mengelompokkan semua jenis penerimaan, pengeluaran, hak dan kewajiban Negara/perusahaan.

Untuk memudahkan mengidentifikasi atau mengingat, dalam menyusun akun ini, digunakan kode dalam bentuk angka, huruf atau gabungan angka dan huruf. Khusus untuk akun tebuka ini terdiri dari pendapatan yang masih akan diterima, saldo piutang, saldo hutang, dan sebagainya. Akun terbuka merupakan akun neraca. Dengan diterapkannya dobel akunting, tiap transaksi dicatat pada dua sisi, yaitu sisi Debet dan sisi Kredit. Pencatatan pada dua sisi ini sekaligus berfungsi sebagai alat control. Misalnya, terdapat penerimaan kas yang berasal dari pajak daerah/pusat, maka jurnalnya : kas, pada pendapatan pajak pusat/daerah. Demikian seterusnya. Akun yang berhubungan dengan Rugi/Laba, disebut dengan akun tertutup, karena pada penyusunan Rugi/Laba rekening itu langsung ditutup, artinya berhenti pada Rugi/ Laba tersebut. (Artikel Selanjutnya)

Source: I Wayan Dhana l Warta Hindu Dharma NO. 484 Mei 2007