Nagarakretagama atawa Nagaragama?

Nagarakretagama adalah kakawin Jawa Kuno karya Mpu Prapanca yang paling termasyur dan ditulis tahun 1365. Naskahnya ditemukan kembali pertama kali tahun 1894 oleh J.L.A Brandes, seorang ilmuan Belanda yang mengiringi ekspedisi KNIL di Lombok, di perpustakaan Raja Lombok di Cakranegara sebelum istana sang raja dibakar tentara KNIL. Karya sastra Jawa Kuna berbentuk kakawin dengan titel Negarakretagama yang judul aslinya Desawarnana ini, merupakan sumber sejarah terpercaya dari kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk (Sri Rajasa-nagara), lantaran ditulis semasa kerajaan Hindu Majapahit berdiri dan masih berputar roda kerajaannya.

Mengacu Kamus Bali-Indonesia (2009), nama “Nagara-kretagama”, meliputi kata-kata: ‘nagara’ (Negara), ‘kreta/kerta’ (aman), dan ‘gama’ (agama). Nagarakretagama mengandung arti sebuah pemerintahan Negara yang menjadi aman, tertib, sentosa, sejahtera dan bahagia berdasarkan agama. Intinya, arti kata Nagarakretagama atawa Nagaragama adalah “Negara dengan tradisi (agama) yang suci”. Tetapi tidak dalam maksud sebagai “Negara agama”, melainkan Negara yang tumbuh kembangkan berlandaskan nilai-nilai suci ajaran agama, dalam hal ini Hindu. Lagi pula, pada zaman Kerajaan Nusantara Mahapahit ini, nilai-nilai suci ajaran agama memang telah menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.

Pada kenyataanya, karya sastra Jawa Kuno tinggalan kerajaan Majapahit ini, sejak zaman itu telah mengimplementasikan konsep Negara kebangsaan (bukan Negara agama), yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi cikal bakal model Negara Kesatuan RI.

Meski Kerajaan Majapahit, merupakan kerajaan Hindu, akan tetapi yang justru dipilih dibangun adalah Negara kebangsaan. Dibuktikan dengan sumpah Mahapatih Gajahmada “amukti palapa” yang menggelorakan semangat persatuan nusantara. Gajahmada bersumpah pada saat upacara pengangkatannya sebagai Patih Amangkunhumi Majapahit tahun 1258.

Saka (1336 M). Isi sumpahnya ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi: “Sira Gajahmada patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, amun kalah ring Gurun, Seran, Tanjungura, ring Haru, ring Pahang, Domo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, saman insun amukti palapa

Terjemahannya:
(dia Gajah Mada Patih Amangkubhumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru) akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dombo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa).

Dari isi naskah di atas dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya ternyata belum dikuasai Majapahit, dan itu menjadi obsesi Gajah Mada untuk mewujudkan model kerajaan Nusantara, yang nantinya akan menjadi konstruksi dasar Negara kebangsaan Indonesia. Bahkan tokoh nasionalis Muhammad Yamian berani menyebut kerajaan Hindu Majapahit sebagai Negara kebangsaan/nasional pertama, baru kemudian belakangan lahir NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai Negara kebangsaan kedua.

Tampaknya, Sumpah Palapa Gajah Mada telah menjadi inspirasi dan motivasi kalangan pejuang muda pada zaman perintis kemerdekaan dengan mengikrarkan diri diantara sejumlah golongan/perkumpulan sebangsa dan setanah air melalui Sumpah Pemuda 1928, yang berintikan pengakuan “satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia”. Tidak sampai disitu, titik kulminasi perjuangan kemerdekaan akhirnya berhasil diwujudkan juga pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui kumandang proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, tampaknya contoh Negara kebangsaan yang dibangun Kerajaan Majapahit dengan model persatuaan nusantara telah mensugesti founding father Soekarno untuk menjadikannya sebagai konsepsi sekaligus pondasi system pemerintahan Negara NKRI yang berdasar “Pancasila”. Istilah Pancasila itu sendiri secara tekstual ditemukan pada naskah negarakretagama, yang sebenarnya berararti lima perintah atau larangan, yaitu: 1) dilarang melakukan kekerasan, 2) dilarang mencuri, 3) dilarang berjiwa dengki, 4) dilarang berbohong, dan 5) dilarang mabuk karena minuman keras.

Setelah melalui perjuangan panjang, didukung k”edewasaan, kematangan dan semangat kebangsaan para pejuang kemerdekaan, disepakatilah untuk menjadikan “Pancasila” dengan kelima silanya sebagai dasar NKRI. Menyusul kemudian mengadopsi pula kalimat “Bhinneka Tunggal Ika” yang tersurat pada kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular sebagai semboyan NKRI, bahwa meskipun bangsa/Negara Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan sesungguhnya tetap satu juga; satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.

Lengkap sudah, konsep Hindu menjadi bagian fundamental yang kemudian menyejarah dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia. Ternyata, disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, begitu besarnya jasa dan pengaruh Hindu dalam tatanan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang secara historis terbukti telah berhasil mengtarkannya ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi, meskipun kerajaan nusantara Majapahit dengan negarakretagama menyajikan konsep bernegara berdasar agama, tetapi dalam praktiknya tidak dimaksudkan untuk membangun Negara agama (theokrasi) melainkan lebih memilih Negara kebangsaan yang mengakui segala perbedaan dalam persatuaan, bukan perseteruan.

Jika belakangan ada upaya untuk mencoba menanggalkan lalu meninggalkan konsep Negara kebangsaan yang bernuansa Hindu, dengan maksud menggantikannya dengan system Negara agama (tertentu), hal itu sama saja berhasrat memutar balik jarum jam sejarah. Selain mengingkari kebenaran jalannya sejarah perjuangan bangsa, sekaligus juga mengekspresikan panghianatan terhadap ikrar bertumpah darah satu, bertanah air satu dan berbahasa yang satu: Indonesia.

Apa yang disajikan di dalam naskah Nagarakretagama atawa Nagaragama, dalam bentuk model Negara berdasar agama, adalah membangun Negara kebangsaan dengan segala perbedaan tetapi dihidupkan oleh spirit keberagaman dalam keberagaman, sebagai cerminan karakter bangsa yang sosialistis religius dengan ciri sikap dan tindakan: 1) kepercayaan, bahwa apa yang menjadi kepercayaan umat beragama adalah sebuah keyakinan otonom yang bersifat absolut menurut ajaran-Nya dan tidak bisa dihujat apalagi digugat oleh siapapun; 2) kebebasan, untuk mengekspresikan emosi (rasa) keagamaannya dengan system keyakinan, praktik ritus/peribadatan sebagaimana umat menyakininya; 3) pengakuan, dalam keseteraan baik secara forlam-legal-konstitusional; dan 4) penerimaan dalam tataran social, sehingga bisa terjalin hubungan sinergis dan harmonis satu sama lain.

Naskah Negarakretagama atawa negaragama telah menyajikan konsep ideal, kini tinggal menyelaraskan dalam konteks kebangsaan Idonesia, di tengah keterancaman sendi Pancasila sebagai pondasi NKRI bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika dari pengingkaran dan penghianatan.

Oleh: I Gusti Ketut Widana
Source: Majalah Wartam, Edisi 29, Juli 2017