Memilah untuk Memilih

Andaikan seperti buah manggis, antara tanda di luar dengan isi di dalam selalu tepat/benar, maka tidak akan ada keraguan untuk memilih, bahkan tanpa harus memilah terlebih dahulu. Sayangnya ketika berurusan dengan memilih dalam konteks kepentingan politik terkait perolehan suara guna meraih kursi kedudukan/kekuasaan, lebih sering tak mudah memilah, bahkan acapkali “galih” (gagal memilih). Mana yang bicara benar atau sekedar bersuara besar, mana yang manis di bibir dengan yang lamis bibir, tak mudah dibedakan. Sebab, ketika hasrat diri ingin dipercayai, balutan kata berlabel janji pasti selalu berbusa, penuh gelembung yang sejatinya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Sehingga pendengar janji lebih baik bersiap kecewa dari pada merasa yakin akan ditepati.

Sebagai ilmu, Politik itu sebenarnya baik, karena menjadi pengetahuan mendasar untuk bagaimana caranya mengorganisir kekuatan guna memperjuangkan welfare, kepentingan (kesejahteraan) orang banyak, bukan selfinterest (kepentingan diri sendiri). Persoalannya, ketika ilmu politik hanya diutak-atik sebagai taktik perjuangan semata, lahirlah para politisi yang karena perilaku oknumnya lebih tepat disebut sebagai “politikus”. “Poli/Poly” artinya ‘banyak, “tikus” adalah jenis makhluk pengerat yang suka menggerogoti apa saja untuk kepentingannya. Kata banyak orang, politikus model begini lazim digambarkan sebagai “tikus berdasi”, seperti para pemegang kekuasaan dengan segala kewenangan yang akhirnya menggerogoti (mengorupsi) uang negara, tepatnya uang rakyat. Adagium power tends to corruption, kekuasaan cenderung korupsi, memang banyak terbukti.

Apa yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) belakangan ini merupakan upaya negara untuk memberangus para koruptor, yang meski begitu gencar dilakukan, tak membuat “tikus berdasi” jera, sekalipun berujung penjara. Mengapa perilaku kleptomaniac tersebut terkesan kian subur, apakah karena menjadi jalan pintas untuk hidup makmur, kendati harus melabrak aturan?. Jawabannya, lagi-lagi karena tidak mampu memilah untuk memilih orang jujur diantara sekian banyak orang yang sudah terlanjur menjalankan hidupnya dengan menghalalkan segala cara, termasuk melanggar piteket leluhur yang banyak mengandung ajaran luhur. Budi luhur yang hendak dibangun ternyata kandas dengan lahirnya para politikus takabur yang sudah tercebur bahkan terkubur jargon nungkalik: vox populi vok money (suara rakyat adalah suara uang), bukan lagi vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).

Dalam urusan politik kepentingan, uang sepertinya telah menjadi keyword sukses perjuangan politikus. Layaknya sebuah perusahaan, politikus kekinian juga mengenal dan menerapkan prinsip BEP (Break Even Point), titik impas dimana posisi jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan harus sama atau seimbang, sehingga meskipun tidak beruntung, setidaknya tidak buntung, apalagi sampai digantung. Persoalannya sekarang, tampaknya para politikus kleptomaniak, tidak lagi menganut prinsip BEP, tetapi sudah bermetamorfosa menjadi “BMP’’ (Bek Maan Pipis). Bagaimana keterpilihannya dalam posisi sebagai “yang berkuasa” bisa mensiasati kedudukan/kewenangannya agar di masa baktinya yang terbatas itu bisa banyak meraup bati, seperti sering terjadi lewat tindak korupsi.

Jika uang sudah bisa menda- tangkan suara, maka uang juga yang akan menyuarakan setiap kepentingan. Semuanya diukur dari uang, uang menjadi segalanya meski segalanya tidak bisa diselesaikan dengan uang. Akhirnya suarapun berubah menjadi komoditi, suara pemilih sudah bisa dibarter dengan uang. Ada suara, uang keluar, ada uang, suara dengan mudah diperoleh, dan kedudukanpun dengan serta merta diraih.

Begitulah, persoalan antara memilah untuk memilih telah bergeser menjadi memilah untuk memilih-milih, bukan tentang “siapa” layak dipilih, tetapi perihal “berapa” banyak uang diraih dengan menjual suara, tak peduli uang itu haram atau harum, yang penting terjadi simbiosis mutulalisme - sama-sama - diuntungkan, meski nilai-nilai luhur berdemokrasi jadi luntur bahkan hancur, lantaran tidak hanya pemilik kelamin tetapi pemilik suarapun sudah bisa jadi ‘pelacur’.

Jangan heran, pada setiap ajang pemilihan bernuansa politik, mulai dari pilkadus, pilkades, pilbup, pilwalkot, pilgub hingga pileg dan pilpres, seringkali menyeruak paham moneytheisme (keuangan yang maha kuasa) dalam bentuk moneypolitik, selain menjual gorengan hoax sebagai pemanas isu “sara” yang juga semakin laku di pasaran politik dengan produk ujaran kebenciannya. Bagi rakyat awam, model ajang-ajang pemilihan tersebut justru lebih sering dirasakan sebagai “pilpahit” yang harus ditelan lantaran seringkali hanya menjadi korban “peperangan” antar politikus yang berlindung dibalik kelompok/golongan atau parpol, apalagi yang berbasis agama, malah acapkali lebih anarkis, sadis bin bengis jika sudah beraksi dengan menyebut dan mengatasnamakan Tuhan.

Paling ringan, selain menelan pilpahit, ajang pemilihan bernuansa politik seperti pilkada misalnya, seringkali menebar aroma “pilkadal”, artinya setelah sosok politikus dipilih, pemilih kemudian “dikadali” alias dibohongi. Janji-janji tinggal janji, uang suara tinggal mimpi, pemilih hanya bisa gigit jari. Kiranya, patut dicermati salah satu dari sekian banyak ajaran Hindu dalam hal memilah dan memilih pemimpin yang disebut Catur Kotamaning Nrpati: 1) Juana Wisesa Sudha: seorang pemimpin hendaknya memiliki dan meresapi ajaran agama, sebagai pondasi intelektualitas dan religiositas, sehingga bisa tampil lebih arif dan bijaksana; 2) Kaprahitaning Praja: menunjukkan perilaku simpati dan empati untuk ksayanikang papa nahan prayojana (membebaskan rakyat dari penderitaan/kemiskinan); 3) Kawiryan, pemberani untuk membela dan menegakkan kebenaran (hukum), dengan mengesampingkan kepentingan pribadi/kelompok atau golongan; dan 4) Wibawa, memiliki kharisma baik terhadap bawahan maupun rakyat yang dipimpin, sehingga disegani, bukan ditakuti atau dijauhi, apalagi dicaci maki hingga dibenci.

Sebisanya hindari memilih pemimpin yang hanya tampak seperti pemimpi, pemimpin yang tidak mengakar pada kepentingan rakyat. Lebih-lebih lagi pemimpin berkarakter “pemumpun”, hanya bisa menciptakan situasi dan kondisi “panas” dengan sering membuat kegaduhan. Lebih celaka lagi jika terpilih pemimpin tipe “pemempen”, dengan slogan 3 A (Apapun Ada Ambil), lewat korupsi memperkaya diri sendiri dan relasi, tetapi rakyat tetap menjadi korban ambisi para politisi yang hanya berjuang untuk kepentingan diri sendiri.

Oleh: I Gusti Ketut Widana
Source: Majalah Wartam, Edisi 34, Desember 2017