Mahardika di Antara ‘The Four Freedom’

Hakikat kemerdekaan adalah kebebasan, yakni bebas dari belenggu, keterikatan, dan ketergantungan.

Para filsuf eksistensialis memahami manusia adalah mahluk bebas. Jadi, kemerdekaan adalah hakikat eksistensi manusia. Meskipun dalam realitas empiris manusia tidak pernah sepenuhnya bebas karena sebagai eksistensi, ia selalu berada dalam ruang, waktu, dan tindakan yang membatasi manusia dalam kebebasannya. Batasan itu dapat berwujud tata aturan, nilai, dan norma yang mengatur kebebasan individu yang lain. Selain itu, juga terdapat batasan-batasan yang berwujud pengingkaran terhadap hakikat kebebasan dan kemanusiaan, misalnya penjajahan.

Para pendahulu bangsa Indonesia memaknai kemerdekaan adalah terbebas dari belenggu penjajahan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemerdekaan menemukan makna sejatinya dalam persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Persatuan menandai kerelaan setiap warga untuk mentrasformasikan ‘diri individu’ menjadi ‘diri bangsa’ yang terikat satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Kedaulatan mencerminkan kemandirian bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri dan tidak lahi tergantung kepada bangsa lain.

Kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukanlah kebebasan tak terbatas. Negara menjamin kebebasan setiap warganya melalui tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya, aturan dibuat untuk mengatur dan mengendalikan manusia dalam kebebasannya, sehingga ketaatan dan kepatuhan pada aturan menjadi syarat utama bagi kebebasan itu sendiri. Contoh sederhananya, taat dan patuh pada aturan lalu lintas atas berkendara, akan membebaskan pengendara dari rasa takut selama berlalu lintas, sebaliknya ketidakpatuhan menciptakan ketidaknyamanan.

Tindakan melanggar aturan bukanlah kebebasan, melainkan ‘keliaran’. Kebebasan lahir dari kesadaran (widya), sedangkan keliaran lahir dari kegelapan (awidya). Swami Rama menyatakan bahwa menghilangkan rasa takut adalah tangga awal menuju pembebasan rohani. Rasa takut dibebaskan dengan menjalankan ajaran dharma (‘hukum, kewajiban, moralitas’) karena yang melindungi dharma, juga akan dilindungi dharma (dharma raksatah, dharma raksitah). Dharman juga akan memandu dan mengarahkan manusia pada jalan menuju kebebasan tertinggi (moksa).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemerdekaan menemukan makna hakikinya ketika setiap warga negara terpenuhi hak-hak atas kebebasannya. Berkenaan dengan itu, Frankin D. Rossevelt dalam pidatonya di hadapan parlemen Amerika Serikat, 6 Januari 1941, mengingatkan kembali empat kebebasan esensial manusia (the four essential human freedoms), yaitu kebebasan berpendapat (freedom of speech), kebebasan beribadah (freedom of worship), kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan (freedom of want), dan kebebasan dari rasa takut (freedom from fear). Isi pidato ini kemudian menjadi prinsip fundamental yang diadopsi dalam Piagam Atlantik (1941) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam siding PBB tahun 1948. Artinya, berbicara tentang hak asasi manusia tidak akan lepas dari empat kebebasan tersebut dan negara berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut.

The freedom of speech diterjemahkan sebagai kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat seperti diatur pada pasal 28 UUD 1945 (pra-amandemen). Dalam praktiknya, kebebasan ini dimaknai dan diapresiasi secara berbeda oleh setiap orde kekuasaan. Pada era Orde Lama, kebebasan ini mendapat apresiasi seluas-luasnya dalam system politik multiparti. Agama, nasionalisme, sosialisme, dan/atau kombinasi di anatara ketiganya menjadi ideologi dominan yang berkontestasi dalam pecaturan politik kala itu. Konflik politik yang merambah ke ranah agama menandai kegagalan Orde Lama dalam menciptakan stabilitas politik nasional yang berujung pada terjadinya tragedy kemanusiaan 1965.

Melalui wacana pemulihan stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan mayoritas tunggal (single majority) sebagai bentuk control negara terhadap warganya. Sikap represif pemerintah terhadap ideologi, kritik, dan suara-suara minor yang dianggap bertentangan dengan kekuasaan menandai potret buram kebebasan berpendapat selama periode tersebut. Reformasi menjadi anger segar bagi demokratisasi Indonesia, dan kebebasan berpendapat menemukan rohnya kembali dalam euphoria ideology, otonomi politik, dan kebebasan pers. Lepas dari sisi positifnya, ternyata kebebasan ini juga menciptakan ancaman baru dalam upaya menjaga keutuhan NKRI seiring menguatnya etnosentrisme, religiosentrisme, dan separatisme.

Masuknya agama dalam system politik dan ketatanegaraan, juga menjadi dilema tersendiri dalam kebebasan beribadah (the freedom of worship) di Indonesia. Walaupun negara telah menjamin hak seluruh warga untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi regulasi negara pada bidang agama tampaknya belum sepenuhnya mampu menciptakan kondisi ideal bagi kebebasan tersebut. Masih terpinggirkannya system religi local dalam konstelasi agama-agama formal, kebijakan anggaran yang cenderung menguntungkan kelompok agama tertentu, akses pendidikan agama dan keagamaan yang belum merata untuk semua agama, dan lain sebagainya, menandai belum optimalnya peran negara dalam menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warganya. Pada sisi lain, juga ancaman diistegrasi bangsa akibat perbedaan agama gejalanya semakin menguat ditandai massifnya sikap intoleran yang ditunjukkan satu pemeluk agama kepada pemeluk agama lain. Terbukanya system informasi dan globalisasi dakwah menjadi pintu masuk berbagai ideologi keagamaan yang tidak seluruhnya sejalan dengan kepribadian dan kultur religious bangsa Indonesia.

Hak untuk terbebas dari kekurangan dan kemiskinan (the freedom from want), juga masih menjadi persoalan klasik di Indonesia. Masih tingginya angka kemiskinan dan penganguran, serta minimnya jaminan sosial bagi setiap warga untuk menjalani kehidupan yang layak, menjadi bukti betapa kemakmuran dan keadilan social yang diidamkan ibarat jauh panggang dari api. Pembangunan secara bertahap dan berencana yang digagas pemerintah sejak Orde Lama hingga Reformasi, ternyata belum mampu memperbaiki kemandirian ekonomi bangsa. Kemiskinan, seolah-olah hanya menjadi wacana politis yang direproduksi terus menerus untuk kepentingan kekuasaan. Padahal dalam paradigm negara kesejahteraan (welfare state), peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya jauh lebih besar, dibandingkan fungsi pengaturan (police state) yang inheren dalam politik. Artinya, institusi politik harus dapat digerakkan untuk mensejahterahkan masyarakat, karena secara mutualistic kesejahteraan masyarakat juga akan menciptakan kondusivitas politik. Dalam bahasa yang lebih sederhana, jika warga telah sejahtera, maka kehidupan social politik juga akan membaik.

Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear) merupakan kondisi psikososial yang bertalian erat dengan kenyamanan warga dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Faktanya, bangsa Indonesia masih belum terbebas dari rasa takut sebagaimana ditandai dengan tingginya angka kriminalitas, maraknya konflik sosial, dan belum meratanya tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan dan jaminan social bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Situasi negara yang aman, tertib, dan sejahtera, serta pemerintahnya tidak bersikap represif terhadap warganya, merupakan kondisi ideal bagi terwujudnya kebebasan ini. Dengan kata lain, kebebasan dari rasa takut terintegrasi secara utuh dan menyeluruh dengan pemenuhan atas tiga kebebasan yang lain.

Harus jujur diakui bahwa setelah 72 tahun Indonesia, merdeka bangsa ini belum mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Namun optimism harus tetap digelorakan dalam diri segenap elemen bangsa, karena mahardika membutuhkan perjuangan tanpa lelah. Seperti halnya membebaskan Sang Jiwa dari belenggu materi, tahap demi tahap pendakian rohani harus dijalani dengan penuh disiplin (vairagya) dan tanpa keterikatan (abhyasa). Disiplin, tanggungjawab, serta pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara sesuai varna asrama-dharma adalah jalan sutera manuju mahardika.

Dirgahayu Indonesiaku Tercinta, rahayu!!!
Oleh: Nanang Sutrisno
Source: Majalah Wartam, Edisi 30, Agustus 2017