Kontroversi Tajen dalam Upacara Agama Hindu di Bali

Dalam lima tahun terakhir, sejak tahun 1990-an tajen (sabungan ayam) semakin kerap dipersoalkan keberadaannya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara agama Hindu di Bali. Majalah Hindu Raditya beberapa kali menurunkan tulisan bernada tajam, yang intinya menolak keberadaan tajen dan segala bentuk judian lain tidak ada hubungannya dengan agama Hindu. Tajen dan segala bentuk judian lain dalam upacara agama Hindu. Tajen harus dilepaskan dari pelaksanaan upacara agama Hindu; karena tidak ada alasan apa pun yang membenarkan tajen dikaitkan dengan agama Hindu.

Ada dua hal yang menjadi alasan tajen bertentangan dengan agama Hindu. Pertama, tajen adalah judian. Agama Hindu dengan tegas menampik judian. Kedua, tajen adalah perbuatan yang mengandung unsur himsa karma (perbuatan menyakiti makhluk lain); dalam hal ini ayam. Maka jelaslah, baik dari sudut sosial maupun filosofi tajen bertentangan dengan agama Hindu.

Di pihak lain masyarakat Hindu di^Bali sebagian besar masih menganggap tajen tidak bertentangan dengan agama Hindu. Mereka umumnya berkilah dengan mengacu salah satu bentuk upacara agama Hindu yang disebut tabuh rah. Bentuk upacara sederhana ini yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan peristiwa ayam berlaga, dimodifikasi, dieksploitasi, lalu dimanupulasi menjadi bentuk ayam berlaga dan dipertaruhi dengan uang. Tata permainan pun dibentuk. Maka upacara tabuh rah menjelma menjadi judian. Tetapi hal ini tidak dipersoalkan karena dalam upacara agama Hindu di Bali aktifitas fisik ritual lebih mengemuka dibandingkan makna filosofinya.

Pandangan masyarakat Hindu di Bali umumnya terhadap pelaksanaan upacara agama di Pura, memberikan peluang terhadap keberadaan tajen. Upacara agama tidak saja menyangkut aspek spiritual, tetapi juga sekuler. Seluruh kegiatan ditata menurut posisi ruang-ruang dalam Pura. Di jeroan (dalam/hulu) dipakai untuk melaksanakan yadnya (upacara). Di jaba-tengah (ruang tengah) untuk kegiatan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan upacara. Di jabaan (luar-hilir) dipakai untuk kegiatan sekuler. Di sini digelar balih-balihan (tontonan) dan hiburan lain, termasuk tajen. Dengan demikian berlangsunglah kegiatan komplit dari spiritual hingga sekuler.

Keadaan ini adalah warisan dari masa lalu di mana masyarakat Hindu di Bali begitu kreatif meramu kegiatan-agama dan tradisi lokal, sehingga, kegiatan agama dan tradisi tampil dalam satu paket utuh yang sulit untuk diurai kembali. Di masa kerajaan meski agama Hindu di Bali ditegakkan dengan tertib, keadaan itu tak dianggap menyalahi ajaran agama. Hal ini bisa terjadi karena dasar filosofinya diabaikan.

Dalam beberapa Pura yang sempat saya lihat terdapat Palinggih (bangunan suci) bernama Palinggih Betara Bagus Botoh. Dari nama Dewa yang bersemayam di bangunan suci itu (Betara Bagus Botoh), jelaslah nama ini adalah nama Istadewata yang diciptakan oleh para bebotoh (penjudi), khususnya bebotoh tajen. Dalam posisinya ini tajentelah mendapat pengesahan spiritual. Tajen tampaknya seakan-akan terkonteks dengan Pura dan upacaranya. Keberadaan tajen tampaknya dikehendaki oleh Istadewata yang bersemayam di tempat suci itu.

Melalui rujukan tabuh rah yang sudah dimanipulasi dan Betara Bagus Botoh, tajen bukan saja kokoh secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Dari kepercayaan terhadap Istadewata Betara Bagus Botoh muncullah mitos tajen, harus dilaksanakan, dalam rangka upacara di Pura. Dari sudut filosofi agama dan kenyataan sosial tajen menjadi kegiatan kontroversi dalam upacara agama di Pura.

Persoalan utama yang harus dijawab dalam menghadapi situasi kontroversi ini adalah pola mana yang akan kita pilih dalam melaksanakan agama. Jika kita membiarkan tajen melekat dalam upacara agama, berarti kita melaksanakan agama dengan pola kontradiksi. Di satu pihak kita melaksanakan ajaran agama. Sementara itu sekaligus pula melanggar ajaran agama. Adanya acuan Betara Bagus Botoh dan tabuh rah sesungguhnya tidak memiliki landasan spiritual yang kuat. Acuan ini lahir dari spirit para bebotoh agar tajen mendapat posisi lebih kuat di sisi upacara agama. Kalau kita ingin melaksanakan Upacara agama berlandaskan sastra agama, maka tajen dan segala bentuk judi harus dilepaskan dari upacara agama. Kedua acuan tadi harus dibuang. Tetapi justru di sinilah timbul masalah pelik.

Memisahkan tajen dan upacara agama Hindu di Bali tidak mudah. Sifat kontroversialnya seperti yang telah diungkapkan tadi menimbulkan berbagai kendala yang sulit diatasi. Usaha memisahkan tajen dari upacara agama Hindu di Bali, tidak sekedar memisahkan kegiatan sosial dari kegiatan spiritual. Kita mesti menyiapkan perangkat untuk melepaskan "perekat" tajen dan upacara agama.

Pertama, mengembalikan makna tabuh rah ke bentuk asalnya tanpa eksploatasi dan manipulasi. Hal ini memerlukan kiat khusus dan proses karena tabuh rah dalam bentuk tajen sudah menjadi paham mentradisi di sebagian besar umat Hindu di Bali Diperlukan sosialisasi yang kontinyu terutama dari aparat yang berkompen di bidang agama dan adat. Wacana pers yang bernada menghujat dan pembubaran tajen oleh aparat hukum tidak akan banyak membawa hasil.

Kedua, menghapus kepercayaan terhadap Betara Bagus Botoh. Tetapi hal mi adalah masalah yang lebih pelik lagi. Usaha menginterpretasi nama Betara Bagus Botoh secara filosofis, yang tujuannya memisahkan nama itu dari tajen tidak banyak membawa hasil; hampir nihil. Persoalannya, di lapisan masyarakat bebotoh filsafat agama bukanlah acuan mereka. Mereka lebih teguh memegang kepercayaan mereka terhadap Istadewata yang cenderung dipersonifikasi. Karena itu nama Betara Bagus Botoh tetap terkait dengan tajen.

Simbol fisik Pelinggih Betara Bagus Botoh tidak gampang dihapus dari Pura. Argumentasi filsafat keagamaan belum menjamin bisa mengatasi kekuatan kepercayaan yang sudah tertanam dalam hati masyarakat. Menghapus tajen dari upacara agama Hindu di Bali lebih sulit dan menghapus tajen itu sendiri dari konteks sosialnya. Persoalan yang kita hadapi lebih kompleks. Kita bukan saja berhadapan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah mentradisi, tetapi juga menghadapi kepercayaan agama yang sudah intens dianut oleh masyarakat Tidak mengherankan aparat pemerintah bisa keras dan tegas menindak tajen, tetapi jika terkait dengan upacara agama di Pura, aparat bisa lunak dan toleran membiarkan tajen dilaksanakan satu/dua hari.

Undang-Undang Perjudian dan aparat Kepolisian tidak, cukup untuk menghapus tajen dari upacara agama. Membubarkan tajen dalam upacara agama di Pura hanya dengan kekuatan aparat hukum dan Undang-Undang Perjudian hanya akan menimbulkan konflik vertikal antara massa (bebotoh) dengan aparat.

Menghapus tajen dari upacara di Pura hendaknya dimulai dari tokoh agama dan masyarakat terutama tokoh adat. Mereka harus dapat bekerja sama dengan para pengemong Pura. Aparat pemerintah hanya sebagai pendamping dan pembantu. Missi mereka adalah penyadaran, bukan membuka konfrontasi. Jika perlu penghapusan tajen dimasukkan dalam awig-awig desa. Dengan demikian "perekat" tajen dalam upacara agama di Pura bisa dilepas tanpa konflik. Dalam hal ini kesadaran tokoh agama, tokoh adat, dan awig-awig desa lebih kuat dan lebih ampuh dari undang-undang perjudian.

Penghapusan tajen dari upacara agama di Pura harus dihindarkan dari tindak kekerasan dan demonstratif. Kesadaran dan pengertian bahwa tajen bertentangan dengan ajaran agama Hindu adalah senjata paling ampuh. Hal ini memerlukan proses.

Source: Nyoman Tusthi Eddy I Warta Hindu Dharma NO. 456 Januari 2005