Kemerdekaan dan Karmaphala

Kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan sepanjang sejarah. Semoga kemerdekaan selalu menjadi inspirasi dan semangat pembangunan bangsa menuju Indonesia yang aman, mandiri, adil, dan sejahtera.

Kemerdekaan lebih sering dipahami sebagai hak daripada kewajiban. Seseorang dikatakan merdeka, bila memiliki hak penuh mengendalikan dan mengatur dirinya tanpa bergantung pada orang lain. Begitu pula suatu negara dan bangsa dikatakan merdeka, bila memiliki hak penuh mengendalikan dan mengatur sebagian dan/atau keseluruhan wilayahnya tanpa bergantung pada negara dan bangsa lain.

Padahal dalam sinonimnya sebagai kebebasan terutama dalam wilayah etis, kemerdekaan lebih terkesan sebagai kewajiban daripada hak karena kebebasan adalah tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, tidak ada kebebasan. Untuk memiliki kebebasan, seseorang mesti dan harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Artinya, kewajiban muncul terlebih  dahulu  dan  hak menyusul kemudian.

Pola tersebut juga berlaku dalam agama Hindu terutama dalam ajaran Susila misalnya, karmaphala menyatakan bahwa setiap perbuatan niscaya mendatangkan hasil. Rumusan sebab-akibat ini mengandaikan bahwa kewajiban mesti mendahului hak bukan sebaliknya, hasil mendahului perbuatan. Fakta bahwa setiap peristiwa mesti mempunyai suatu sebab dan setiap daya yang dihasilkan mestilah mempunyai pengaruhnya.

Perbuatan, entah baik ataupun buruk mestilah menghasilkan suatu daya dan daya tersebut mestilah mempunyai pengaruh terhadap munculnya perbuatan lain, bahkan kepada pelaku sendiri. Prinsip karmaphala ini mengingatkan, bila tidak mau menerima pengaruh buruk, seseorang mestilah berbuat baik, seperti ajaran kitab-kitab suci dan kebiasaan masyarakat. Kitab-kitab suci menyediakan tuntunan tentang kebebasan dan kebiasaan memberikan perlidungan terhadap kebebasan.

Begitulah sebaik-baiknya kemerdekaan, bila sebesar-besarnya dimanfaatkan mencip-takan kebebasan, yakni kemuliaan bagi semua.

Sumber: Wartam Edisi 6/Agustus 2015