Gotong Royong Masa Kini

Ketika suatu urusan 'diuras' oleh orang lain, tentu saja suatu urusan akan menjadi lebih ringan bagi si pemilik urusan. Inilah yang disebut sebagai profesionalitas atau pekerjaan, swadharma atau swaguna. Hakikat kehadiran adalah saling melayani (sewa) dan perbuatan (karma). Orang lain, termasuk negara, perlahan-lahan menjadi tumpuan untuk menyelesaikan urusan atau pekerjaan sendiri.

Kemudian, seorang pengurus memiliki sebutan berbeda-beda tergantung hubungannya secara hirarkis: dengan strata lebih rendah ia disebut asisten, pembantu, dan sebagainya, dengan strata lebih tinggi ia disebut bos, atasan, pemerintah. Sebut saja sebuah organisasi, para petinggi organisasi itu umumnya disebut 'pengurus organisasi'. Kepengurusan ini berujung pada upah atau reward materi (phala) setelah bekerja mengurusi urusan secara profesional.

Dalam bingkai di atas, terjadi hubungan saling menguntungkan atau umumnya disebut simbiosis mutualisme. Namun jika hubungan mutual itu tidak terjadi, misalnya ketiadaan 'upah', si pengurus yang tadinya disebut 'asisten' kemudian disebut dengan 'budak'. Perbudakan ini dalam sejarah terjadi di banyak negara sampai melahirkan berbagai gerakan anti-slavery, emansipasi, resistensi, salah satunya adalah marxisme dengan anaknya, yang belakangan kembali menyeruak media, yaitu komunisme yang akhimya bablas dalam kaitannya dengan kekuasaan maupun pemerintahan yang rakus kekuasaan itu; seberapa pun besar upahnya, nafsu tidak serta merta terpuaskan (lobha).

Lalu, kalau si pengurus yang memiliki hubungan secara hierarkis lebih tinggi, juga karena ketiadaan atau minimnya 'upah', tidak ada kata yang cukup diri untuk mewakili penyebutannya. Yang ada hanyalah 'pengabdi' atau dalam bahasa Bali disebut 'pangayah', yang justru menyiratkan makna setara dengan asisten maupun budak di atas, walaupun tidak sepenuhnya sejalan pemahamannya karena ketiadaan hubungan antara karma dan phala secara kasat mata, sakala. Hubungannya tidak lagi orang per orang, namun organisasi, urusan dengan si pengurus itu, misalnya 'abdi negara', 'pangayah pura', 'mengabdi kepada masyarakat’, dan sebagainya.

Makna di atas rupanya tidak cukup diri juga sampai di situ saja; ada kelindan makna, lingkaran hermeneutis atau jejak-jejak makna yang belum terlacak dalam pemakaian kata 'abdi', 'mengabdi', 'pengabdi', 'pengabdian' dalam bahasa Indonesia ataupun 'ayah' 'ngayah' dan 'pangayah’ - yang artinya bekerja melayani tanpa upah - dalam bahasa Bali. Hubungan vertikal seperti di atas tidak menyelesaikan permasalahan kata 'mengabdi' dan 'ngayah'; ada makna antara, yaitu hubungan horizontal antara pengurus dengan yang diuras dan yang memiliki urusan serta urusan itu sendiri. Di situlah hadir makna 'gotong royong' - walaupun lebih menyinggung unsur kolektivitas, tidak hanya menyangkut satu individu tapi antar individu, namun konsep 'budak' atau 'perbudakan' harus dieliminasi dengan konsep 'ikhlas', 'lega (puas; bahagia)', 'demen (senang)'.

Ternyata, 'gotong royong' tidak hanya hadir sebagai makna, ia juga hadir sebagai suatu wacana yang menghadirkan makna baru, meaning of meaning. Walaupun terma ini berasal dari kebudayaan Jawa, masyarakat Nusantara telah paham betul makna yang disiratkannya. Dalam ensiklopedi kebudayaan Jawa (Purwadi dkk., 2005: 111) terma ini secara konseptual memiliki makna sebagai berikut.

“Gotong royong adalah kerja sosial yang besar dan berat tetapi terasa ringan dan riang karena ditangani orang banyak secara ramai-ramai. Masing-masing warga masyarakat terlibat sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Gotong royong merupakan cara paling mudah untuk memobilisasi partisipasi warga negara sehingga pemecahan persoalan mudah dilakukan. Kehidupan masyarakat tradisional biasanya semangat gotong royong terasa lebih kuat. Hubungan antar individu tidak dilandasi semata-mata oleh karena untung rugi material.”

Ada makna bersama, kebersamaan dalam terma 'gotong royong'. Urusan bersama menjadi motor penyemangat kegotongroyongan itu. Dahulu pada masa penjajahan misalnya, 'gotong royong' sering diganti dengan 'perjuangan'. Hal ini jelas karena urusan bersama saat itu adalah 'kemerdekaan dari penjajah' atau 'perjuangan melawan penjajahan', melawan imperialisme. 'Urusan bersama' itu juga dapat diganti secara paradigmatik oleh 'musuh bersama', yang kala itu disebut 'penjajah'. Hasilnya jelas, yaitu 'kemenangan', 'kemerdekaan', lalu 'keberbangsaan' maupun 'kebemegaraan' bersama.

Tidak ada sekat kasta, soroh, maupun golongan dalam gotong royong. Masyarakat Bali memiliki sistem kegotongroyongan semacam ini, yang disebut 'sekaha banjar, desa pakraman' dan 'pangempon'. Semua masyarakat yang terlibat di dalam sistem itu disebut 'pangayah' tadi. Namun sekali lagi, urusan bersama adalah pemicu kehadiran para pangayah itu. Hasilnya tidak selalu berbentuk material, sakala, tapi juga berbentuk immaterial, niskala, seperti rasa memiliki, kepuasan, kebahagiaan, yang seharusnya menohok menjadi persaudaraan, persahabatan, kebersamaan, dan persatuan.

Kini, di zaman yang 'serba seratus ribu', serba instan, serba smart, serba elektronik atau serba teknologi, gotong royong seolah larut dalam semua itu. Masyarakat sibuk dengan 'urusan pribadi', 'urusan bersama' perlahan kabur, lesap, lalu lenyap. Gotong royong itu seolah hilang, ada tiada, 'ngayah' digantikan dengan 'mayah', kadang juga hadir sebagai arena pencitraan, politis, pragmatis. Silahkan saja! Tidak ada yang salah dengan itu, kehidupan membutuhkan kesejahteraan sampai kematian tiba. Yang jelas, harus ada 'urusan bersama' untuk menghadirkan kembali terma 'gotong royong' itu.

Benar saja, ketika muncul terma, seperti 'bencana alam' - terma yang terlalu manusiawi karena alam sebenamya bekerja secara organis dengan seluruh organ termasuk manusia di dalamnya - menggantikan 'urusan bersama', masyarakat kembali mengenal terma 'gotong royong (menanggulangi bencana)', seperti resepsi terhadap status 'awas' Gunung Agung. Apakah semata-mata demi kemanusiaan? Lalu, bagaimana dengan alamnya? Oleh karena itu, alamlah sebenamya 'urusan bersama' yang membutuhkan karma demi kesejahteraan, phala, bagi kemanusiaan itu sendiri. Cara mudah menjaga alam adalah dengan menjaga diri pribadi, yaitu sadar bahwa alam adalah diri sendiri. Mari bcrgotong royong menjaga alam, menjaga diri sendiri! Rahayu

Oleh: W.A. Sindhu Gitananda
Source: Majalah Wartam, Edisi 32, Oktober 2017