Dari Nitisastra Hingga 'Maya Sastra'

Masyarakat tanpa pemimpin digambarkan sebagai matsyanyaya (hukum ikan), yakni ikan besar memangsa ikan kecil. Gambaran tersebut kiranya dapat dimaknai lebih luas dan mendalam tidak saja dalam konteks sejarah lahirnya sistem politik dan kepemimpinan, tetapi juga dalam kondisi aktual. Matsyanyaya adalah potret kehidupan masyarakat 'tanpa pemimpin'. Bukan karena ketiadaan seorang pemimpin, melainkan karena terdegradasinya nilai kepemimpinan. Walaupun sistem pemerintahan masih ada (present) dalam struktur masyarakat, tetapi sistem itu sendiri telah kehilangan kewibawaan karena pemimpinnya tidak hadir (absence) di dalamnya. Sistem pemerintahan yang telah kehilangan kewibawaan karena pemimpinnya tidak bisa dijadikan panutan dan teladan masyarakat, pada akhirnya hanya menciptakan tirani kekuasaan.

Kepemimpinan tiranik merupakan krisis yang paling mengerikan dalam kehidupan masyarakat. Krisis ini akan semakin akut tatkala masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Padahal, kepercayaan (trust) menjadi syarat utama untuk membina hubungan ideal antara pemimpin dan masyarakat. Hubungan tersebut dalam kitab Nitisastra diibaratkan "singa dengan hutan" bahwa keduanya harus saling melindungi. Apabila hubungan ini tidak terjalin dengan baik, maka sistem kehidupan terganggu dan pasti akan terjadi kekacauan (chaos) di masyarakat. Dengan demikian, matsyanyaya senantiasa membayangi kehidupan masyarakat, yakni ketika pemimpin tidak mampu menjalankan dharma-bhaktinya dengan baik.

Hilangnya figur pemimpin panutan dan teladan memang menjadi tantangan terbesar masyarakat dewasa ini. Walaupun tingkat intelektual masyarakat semakin tinggi, ternyata tidak mudah menemukan sosok pemimpin teladan. Melalui refleksi kritisnya terhadap zaman Kalabendhu (Hindu: kaliyuga) dalam serat Kalatidha, Ranggawarsita-pujangga Jawa abad XIX-menuliskan "karana tanpa palupi, atilar silastuti" (sebab tidak bisa diteladani, karena meninggalkan tata susila).

Dalam pupuh (bait) berikutnya disebutkan bahwa pejabat dan aparatur negara sesungguhnya orang-orang cerdas, tetapi nyatanya juga gagal membawa kebaikan masyarakat. Semua karena mereka terseret arus kalatidha yang lebih mementingkan artha (kekayaan), wirya (jabatan), dan wasis (kepintaran), dan pada silastuti (tata susila). Hal ini menegaskan bahwa moralitas memegang peranan penting dalam pembentukan karakter, sikap, dan perilaku seorang pemimpin.

Kegagalan seorang pemimpin cenderung bukan karena kecerdasan intelektualnya, melainkan moralitasnya. Sebut saja misalnya, pemimpin yang tersandung kasus korupsi umumnya berpendidikan tinggi dan mereka menggunakan kecerdasan inteleknya justru untuk mengelabuhi dan menyiasati aturan yang berlaku. Di sinilah terlihat jelas bahwa derajat intelektual yang tinggi belum tentu berhasil meninggikan kualitas moral seseorang sehingga dapat mengendalikan sifat lobha (tamak) dalam dirinya. Untuk itu, silastuti harus menjadi pijakan setiap pemimpin sehingga tidak terjerumus lebih jauh ke dalam perilaku yang berlawanan dengan aturan-aturan moral dan kebajikan.

Salah satu teks Hindu yang mengulas secara mendalam mengenai etika pemimpin adalah Nitisastra. Kitab ini menekankan pada moralitas, budi pekerti, tata cara pergaulan, serta pelayanan kepada Tuhan, manusia, dan alam. Seturut dengan itu, Rajendra Mishra menegaskan bahwa Nitisastra adalah didactic poem atau upadesa kavya. Upadesa kavya adalah karya sastra yang mengandung nilai pendidikan atau bersifat mendidik. Nitisastra harus dibedakan dengan Rajaniti yang berarti ilmu politik dan ilmu pemerintahan secara umum. Kata niti berarti to lead, memimpin, membimbing, dan mendidik tentang tata cara berperilaku yang baik berdasarkan cinta kasih dan pelayanan kepada Tuhan. Niyate ayana iti nitih. Artinya, ajaran niti membimbing manusia ke jalan kebaikan, cinta kasih, dan bhakti. Tidak diragukan lagi, apabila setiap pemimpin mampu berpegang teguh pada ajaran-ajaran nitisastra, maka ia akan menjadi pemimpin panutan dan teladan karena tidak saja menguasai ilmu pemerintahan dan kepemimpinan, tetapi juga moralitas.

Memadukan kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual merupakan perintah etis Nitisastra bagi pemimpin masa kini. Ketiga kecerdasan ini membentuk karakter sarjana-sujana sebagai bekal utama dalam menjalankan roda kepemimpinan. Berkaitan dengan itu, Arthasastra menegaskan bahwa pemimpin berkewajiban melindungi negara dan rakyatnya (raksha), memelihara ketertiban (palana), menegakkan hukum (dandaniti), dan menjamin kesejahteraan masyarakat (yogakshema). Untuk menjalankan semua kewajiban tersebut, ada empat pengetahuan utama yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu anviksakhi (filsafat), Veda trayi (Rig, Sama, dan Yajurveda), vartta (ilmu ekonomi), dan dandaniti (ilmu hukum dan pemerintahan).

Seorang pemimpin harus memahami filsafat (anviksakhi) terutama samkhya, yoga, dan vedanta. Filsafat samkhya meng-ajarkan hakikat manusia, baik fisik maupun jiwanya, yoga mengajarkan hakikat pengendalian pikiran, dan vedanta memberikan pemahaman tentang hakikat kebenaran. Pengetahuan agama (Veda trayi) diperlukan untuk membangun kesadaran rohani, spiritual, dan moral, baik bagi pemimpin itu sendiri maupun masyarakat yang dipimpin. Untuk mewujudkan kesejah-teraan masyarakat pemimpin harus memahami ilmu ekonomi (vartta) yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Selanjutnya, ilmu hukum dan pemerintahan (dandaniti) diperlukan untuk menjalankan sistem pemerintahan, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan hukum. Keempat unit pengetahuan ini mutlak dimiliki seorang pemimpin sehingga ia tidak saja mampu menjalankan sistem pemerintahan, tetapi lebih penting lagi agar dapat menjadi teladan masyarakat.

Walaupun demikian, kesadaran manusia senantiasa diuji oleh waktu (kala) dengan masuknya berbagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam kehidupannya. Setiap zaman memberikan tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin untuk menemukan solusi yang terbaik. Hindu percaya dengan siklus zaman (catur yuga) yang dicirikan dengan terjadinya penurunan kesadaran moral manusia dari satu yuga ke yuga berikutnya. Kewajiban utama seorang pemimpin adalah mengawal moral masyarakat agar tidak keluar dari rel kebenaran (dharma) dan mengantarkan masyarakat menuju tujuan hidupnya. Hal ini tentu mustahil dilakukan, apabila pemimpinnya sendiri larut dalam perubahan tersebut.

Dalam konteks kekinian, penyebarluasan virus akal-budi menjadi implikasi budaya modern yang perlu mendapat perhatian serius para pemimpin masyarakat. Mengingat virus ini berpotensi menurunkan kualitas moral manusia karena pendewaan rasionalitas secara berlebihan, bahkan mengalienasi manusia dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Alienasi diri membawa manusia pada kehidupan maya, yaitu kehidupan yang penuh ilusi, kesemuan, dan kepalsuan karena kegagalan manusia memahami hakikat kehidupannya.

Oleh: Nanang Sutrisno
Source: Wartam, Edisi 20, Oktober 2016