Absurditas Medsos Hindu

Media sosial (medsos) yang sedemikian terbuka telah merembesi berbagai celah kehidupan, sesempit apapun celah itu. Anak kandung kebebasan ini bukan saja meluber liar ke ruang publik, tetapi juga ke ruang privat dan sensitif. Medsos berwajah ganda, menggemaskan tetapi juga disoraki dengan gembira. Ka-langan konservatif dan modernis berkelahi dengan masing-masing klaimnya: medsos itu penyakit apa obat.

Tidak sedikit medsos menye-babkan bencana, bahkan konflik berdarah seperti pembakaran tempat-tempat ibadah salah satu agama baru-baru ini di Medan. Belum lagi masalah perceraian, cekcok antartetangga, orang-orang dalam satu kantor bisa puik akibat status sindiran halus, dan sekeranjang masalah lain yang berasal dari ketikan jemari di tampilan layar yang bisa diakses melalui handphone, misalnya. Namun banyak juga pesan-pesan kebaikan yang keluar dari corong medsos, meski tidak selalu menggema menjadi trending topic. Penelitian seorang mahasiswa Hindu di Jakarta, dan kebetulan menjadi Juara Kedua Lomba Karya Tulis Ilmiah di Palangkaraya 2013 silam, memperlihatkan bahwa pesan para sulinggih melalui medsos jauh lebih efektif ketimbang langsung ber-dharmawacana.

Fakta di atas makin mempertebal anggapan bahwa manusia, terutama yang hidup dalam adab postmodern ini tidak bisa mengingkari hidupnya dikurung oleh satu dimensi. Mereka bisa pecah berkeping-keping seka-ligus dapat bersatu kembali dalam satu akses yang sama: medsos. Sekali lagi, secara klise, medsos ibarat pisau bermata dua yang sama tajamnya. Medsos dirindukan, medsos dibenci. Dualisme ini sangat tergantung dari mana kita menimang-nimangnya. Masing-masing dapat membangun argumentasi, kalau bukan justifikasi dan pembenaran lainnya.

Masalahnya, lepas dari keuntungan dan sisi kelamnya, medsos sampai saat ini belum memiliki alat kontrol yang powerful. Tidak juga oleh Ke-menterian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo). Medsos seolah menjadi "keranjang sampah" dan dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Semua info yang berseliweran di medsos menjadi seolah-olah benar, dan benar seolah-olah. Harus diakui, kita belum memiliki mekanisme berupa rekayasa sosial mengatasi persoalan ini.

Celakanya, beberapa majalah atau surat kabar berbasis online juga ikut dalam pusaran ini. Jika merujuk pada narasi awal, tentu situasi ini bisa dimaklumi tetapi tetap tidak bisa dimaafkan begitu saja. Kekusutan atas ketidakmampuan menyiapkan saringan informasi seperti ini, dapat saja karena beberapa hal. Pertama, peran dan fungsi Kemeninfo yang masih belum maksimal, bahkan terkesan parsial dan masih seperti pemadam kebakaran, bekerja jika ada masalah. Belum tersedia fitur yang berfungsi untuk mencegah apalagi mendeteksi dini aliran dan substansi berita bagi publik, padahal ini adalah salah satu hak publik. Ah, jangan-jangan kita sebenarntabutuh Badan Inteligen Negara (BIN) untuk ikut menyeleksi informasi, dan penganut kebebasan pasti segera "berteriak" sebagai bentuk intervensi kebebasan berpendapat. Rumit.

Kedua, setali tiga uang, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga tidak berdaya, terlebih hanya berkutat pada ranah siaran media elektronik, itupun lebih banyak bernuansa entertainment. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga seperti hantu di siang bolong, ditakuti tapi diabaikan. Dewan Pers kadang seperti singa yang mengaum, di lain waktu seperti macan ompong. Ketiga, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih dianggap sebatas "memperjuangkan" kepentingannya sendiri, tidak lagi soal holistisitas. Idealnya, dan memang seharusnya begitu, ketika peran-peran negara belum kuat, seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi aktif menyelesaikan masalah di sekitarnya. Keempat, absurditas dan paradoksal media (terutama elektronik, online), antara idealisme dan mengais keun-tungan. Bagaimana dengan medsos Hindu?

Kita masih dan sepertinya akan terus menjadi subordinat dari medsos mainstream, bahkan nihil policy terhadap kondisi ini. Bahkan juga, individu dan komunitas ikut "bermain mata" dengan medsos, entah sekadar menyuarakan aspirasi hingga yang paling serius menyelipkan kebencian {hate speech) dengan memainkan isu-isu SARA. Aneh bin ajaib bin membingungkan karena kadang simpati ikut memunggungi akal sehat. Se-baliknya mereka yang rasional, dimaki lalu dimasukkan sebagai golongan minoritas. Sebagai contoh, jika ada isu yang sedikit memojokkan Hindu, banyak orang, bahkan sebagian besar dari kita ikut bereaksi keras di medsos. "Usir pendatang" dari Bali, "habisi non Hindu" dan segala sumpah serapah berham-buran tanpa logika. Kita menjadi abai pada nasib umat Hindu di luar Bali yang kini jumlahnya jauh lebih banyak dari umat Hindu di Bali sendiri.

Contoh lain yang tidak kalah memusingkan adalah ketika ada umat non Hindu menggunakan simbol-simbol suci, macam swastika, ongkara dan simbol lain di baju kaos yang dikenakannya. Kita menjadi sangat marah, bahkan traumatis dan berhalu-sinasi di medsos: jangan-jangan akan dinodai, menjadi tidak sakral, cemer, cuntaka. Ada ketakutan berlebihan yang massif. Tetapi kita mendiamkan dan bahkan bangga jika ada umat Hindu yang menggunakan simbol-simbol itu. Bagaimana kalau umat Hindu itu melempar bajunya di ember tempat baju-baju kotor itu dikumpulkan, baik di rumah maupun laundry yang kita tidak pernah tahu higienisnya, atau dicuci di lantai yang kotor, direndam bersama-sama dengan pakaian dalam. Akhirnya kita menjadi permisif padahal kita sendiri ikut menodai simbol-simbol sakral itu.

Berkebalikan dengan dua sikap konfrontatif itu, dan ini tentu tidak kalah anehnya, ketika di medsos ada umat Hindu yang jatuh miskin melarat tidak bisa beryadnya, pelaba pura bahkan digadaikan, ngaben bahkan dengan kredit, atau perang antar banjar setiap momen Nyepi. Begitupun jika di medsos diwartakan ada pura di luar Bali mau digusur, tidak bisa mengurus KTP karena beragama Hindu, banyak umat Hindu dikonversi, atau distigma bukan Hindu jika mereka pintar dan kaya. Kita menjadi pura-pura diam, lalu bergumam pasti berita di medsos itu hoax, dihembuskan oleh orang tidak bertanggung jawab, lalu dengan enteng menyalahkan pemerintah, dan sedihnya mengkambinghitamkan umat Hindu sendiri.

Kalau sudah begini, artikel ini hanya bisa bertanya: ke mana kalian pengguna medsos Hindu dan majalah atau harian Hindu berbasis online'? Absurd

Oleh: Nyoman Yoga Segara, Penulis antropolog IHDN Denpasar
Source: Wartam, Edisi 19, September 2016